Nusantara, Acikepri.com – Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah tidak main-main dengan aksi pencurian ikan yang terjadi di perairan Indonesia. Selama tiga tahun pemerintahannya, tercatat sudah lebih dari 300 kapal asing yang ditenggelamkan.
Penindakan tegas yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menenggelamkan kapal asing sudah lebih 300 kapal asing yg mencuri di perairan indonesia, agar membuat jera para pencuri ikan di laut indonesia.
Jokowi mendukung tindakan yg di lakukan mentri susi sudah tepat karna sesuai dengan UUD pasal 69 45 tahun 2009 tentang perikanan. penenggelaman kapal asing tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang akan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar sekaligus menunjukkan kepada dunia soal kesungguhan Indonesia.
“Penenggelaman ini bentuk _law enforcement_ yang kita tunjukkan bahwa kita tidak main-main dengan _illegal fishing_. Oleh sebab itu yang paling seram ya ditenggelamkan untuk efek jera,” ujar yang saat menghadiri Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya pada Rabu, 10 Januari 2018.
Meski demikian, selain mendukung upaya penegakan hukum terhadap pencurian ikan di wilayah Indonesia, presiden juga sependapat dengan apa yang disebutkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan. Sebelumnya, keduanya berpendapat bahwa kini sudah saatnya bagi Indonesia untuk mulai mengejar peningkatan nilai ekspor perikanan.
“Saya sampaikan kepada Bu Susi dalam rapat, sekarang konsentrasinya agar ke industri pengolahan ikan terutama yang mendorong untuk ekspor ikan karena ekspor kita turun,” antar kemananya.
di saat yang sama presiden meminta intansi yang terkait saling kerjasama, dan saling mendukung kerja keras yang ditunjukkan oleh jajaran terkait. Sebab baik kebijakan yang diambil tiap menterinya pada dasarnya diperuntukkan untuk kebaikan dan kemajuan negara.
“Semua saya dukung. Semua kebijakan itu pasti untuk kebaikan negara dan rakyat. Setiap menteri pasti memiliki kebijakan dan kebijakan itu pasti untuk kebaikan,” pungkasnya, (Gumilar Abdul Latif/A1).
sum/permataly.
editor/red.
Komentar