Natuna – Suhu politik di Kabupaten Natuna terus memanas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna secara tegas meminta Bupati Cen Sui Lan untuk menghentikan seluruh proyek baru dalam Anggaran Tahun 2025. Desakan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Kamis, 3 Juli 2025 dengan alasan kondisi keuangan daerah yang sedang tidak sehat dan minimnya transparansi pengelolaan anggaran.
Ketua DPRD Natuna, Rusdi, didampingi Wakil Ketua I Daeng Ganda dan Wakil Ketua II Wan Aris Munandar, menyoroti tidak adanya kejelasan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terbaru. Ia mengungkapkan bahwa sejak APBD murni disahkan, Pemkab Natuna telah empat kali menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk merevisi anggaran, namun tanpa menyampaikan update resmi kepada DPRD.
“Yang jadi soal, kami di legislatif sampai saat ini belum menerima DPA yang terbaru. Ini yang membuat situasi tidak transparan,” ujar Rusdi kepada awak media di ruang kerjanya.
Ketidakjelasan dokumen anggaran tersebut, menurutnya, telah membuat DPRD kehilangan dasar dalam menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, legislatif mendesak agar seluruh proses lelang proyek baru ditunda, setidaknya hingga keuangan daerah kembali normal dan utang-utang Pemkab diselesaikan terlebih dahulu.
Wakil Ketua II DPRD Natuna, Wan Aris Munandar, menegaskan bahwa langkah penghentian proyek merupakan upaya bijak dalam menyelamatkan kondisi keuangan daerah. Ia meminta Pemkab lebih mengutamakan penyelesaian kewajiban keuangan daripada memulai program baru.
“Yang jelas, kita sudah sampaikan ke Bupati, utamakan bayar utang. Jangan mulai proyek baru dulu sampai keuangan Natuna normal kembali,” tegas Wan Aris.
Meski demikian, Wan Aris menyadari bahwa keputusan akhir berada di tangan Bupati. “Kami hanya menyampaikan, soal diindahkan atau tidak, itu kembali ke bupati,” katanya menambahkan.
Desakan ini datang di tengah sorotan publik terhadap kinerja Bupati Cen Sui Lan, yang sebelumnya juga diterpa isu dugaan gratifikasi dalam proyek renovasi rumah dinas. Permintaan dari DPRD ini menambah tekanan moral dan politik terhadap sang bupati.
Kini masyarakat Natuna menunggu langkah Bupati Cen Sui Lan dalam merespons permintaan legislatif. Apakah akan dipandang sebagai kritik konstruktif demi perbaikan tata kelola keuangan daerah? Ataukah eksekutif tetap bersikeras melanjutkan agenda pembangunan meski kondisi fiskal belum stabil? Jawabannya akan menentukan arah kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah saat ini. (Sarwanto)
Editor: Sar
Komentar