BATAM – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan inovasi dalam pemerintahan tidak boleh berhenti pada gagasan maupun seremoni penghargaan. Setiap inovasi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Amsakar saat membuka Puncak Penganugerahan Batam Innovation Award (BIA) 2026 sekaligus meluncurkan Batam Policy Lab di Auditorium Politeknik Negeri Batam, Kamis, 10 September 2026.
Kegiatan tahunan yang digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Batam tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Dalam arahannya, Amsakar mengatakan pola kerja pemerintahan yang konvensional tidak lagi memadai untuk menjawab tuntutan pelayanan publik di tengah perkembangan teknologi digital. Birokrasi, kata dia, harus mampu beradaptasi dengan melahirkan inovasi yang produktif, kreatif, efisien, dan dapat diterapkan.
“Di era saat ini, tanpa inovasi kita akan sangat lambat dan tidak responsif. Kerja berorientasi inovasi inilah yang memberikan nilai tambah (added value) serta efisiensi nyata bagi pelayanan masyarakat. Inovasi yang diciptakan pun harus berdampak positif untuk masyarakat,” tegas Amsakar.
Ia mengapresiasi dewan juri independen, perangkat daerah, unit kerja, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam BIA 2026. Namun, Amsakar mengingatkan penghargaan bukan menjadi titik akhir dari sebuah inovasi.
Menurut dia, inovasi yang telah dihasilkan harus terus dievaluasi dan dikembangkan agar tidak sekadar menjadi dokumen atau program yang hanya aktif ketika mengikuti perlombaan.
“Jangan sampai inovasi hanya berhenti pada saat menerima penghargaan. Setelah ini harus terus dimodifikasi, dikembangkan, dan diimplementasikan secara konsisten sehingga benar-benar memberikan manfaat,” ujarnya.
Amsakar menyebut penguatan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan digitalisasi pelayanan publik menjadi salah satu faktor pendukung pembangunan Batam. Sejumlah terobosan dilakukan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan, termasuk sektor investasi dan optimalisasi pendapatan daerah.
Ia mencontohkan penerapan tapping box serta digitalisasi perizinan melalui Indonesia Batam Online Single Submission (I-Boss). Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien.
Amsakar mengatakan realisasi investasi Batam pada Semester I 2026 telah mencapai sekitar Rp35 triliun. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Batam disebut mencapai 7,25 persen.
“Ajang BIA 2026 ini diharapkan mampu menyebarkan semangat Need for Achievement (n-Ach) atau motivasi berprestasi ke seluruh jajaran ASN Pemko Batam,” katanya.
Ia optimistis budaya inovasi yang terus dibangun di lingkungan pemerintahan akan memperkuat daya saing Batam. Kolaborasi antara pemerintah, Forkopimda, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong inovasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sementara itu, Kepala Brida Kota Batam Efrius melaporkan partisipasi dalam BIA 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini terdapat 202 inovasi yang diajukan oleh 180 pengusul. Sementara pada 2025 tercatat 118 inovasi dari 78 pengusul.
“Rincian partisipan tahun ini terdiri atas 32 perangkat daerah, 22 UPTD, 24 SMP, 24 SD, dan enam kelurahan, yang terbagi dalam 106 inovasi berbasis digital serta 96 inovasi nondigital,” jelas Efrius.
Seluruh karya inovasi tersebut, kata Efrius, juga akan dibukukan dalam Buku Kumpulan Inovasi Jilid 2 sebagai bagian dari dokumentasi sekaligus upaya mendorong replikasi inovasi di lingkungan pemerintahan.
Penguatan budaya inovasi juga terlihat dari keikutsertaan Batam dalam Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Jumlah inovasi yang didaftarkan meningkat menjadi 154 inovasi, dari sebelumnya hanya 41 inovasi.
Dalam BIA 2026, penilaian dilakukan oleh dewan juri independen dari unsur akademisi dan instansi. Mereka terdiri atas Ira Warnaini dari Bapperida Provinsi Kepulauan Riau, Sri Langgeng Ratnasari dari Universitas Riau Kepulauan, Hertianti dari Universitas Ibnu Sina, Bambang Satriawan dari Universitas Batam, Andi Triwinarko dari Politeknik Negeri Batam, serta Happy Hepri Ariyanto dari Universitas Internasional Batam.
BIA 2026 terbagi dalam tujuh kategori. Untuk kategori Inovasi Digital Terbaik, juara pertama diraih Badan Pendapatan Daerah Kota Batam melalui inovasi eBPHTB 2.0: Pengelolaan BPHTB Terintegrasi untuk Peningkatan Layanan Pajak. Juara kedua diraih UPT Puskesmas Sei Lekop melalui PANTURA SEHARI, disusul UPT Puskesmas Tiban Baru dengan KONSER DIVA sebagai juara ketiga.
Pada kategori Inovasi Non-Digital Terbaik, SMP Negeri 12 Batam menjadi juara pertama melalui PREMIS (Program Tahfidz Berprestasi dengan Moderasi di Sekolah Negeri). Juara kedua diraih UPT Puskesmas Sei Lekop melalui KUFAS TUNTAS, sedangkan juara ketiga diraih SMP Negeri 3 Batam melalui AKSARA (Aktivitas Kreasi Sains Asyik Ramah Anak).
Untuk kategori OPD Terinovatif, juara pertama diraih Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, disusul Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam serta Kecamatan Nongsa. Sedangkan kategori UPT Terinovatif menempatkan UPT Puskesmas Lubuk Baja sebagai juara pertama, diikuti UPT Puskesmas Sekupang dan UPT Puskesmas Tiban Baru.
Kategori Kelurahan Terinovatif dimenangkan Kelurahan Kampung Pelita. Posisi berikutnya ditempati Kelurahan Rempang Cate dan Kelurahan Baloi Permai.
Sementara itu, SMP Negeri 29 Batam menjadi juara pertama kategori SMP Terinovatif. Juara kedua diraih SMP Negeri 20 Batam, sedangkan SMP Negeri 12 Batam berada di posisi ketiga.
Untuk kategori SD dan TK Terinovatif, juara pertama diraih SD Negeri 006 Batu Aji, diikuti SD Negeri 009 Sungai Beduk dan SD Negeri 005 Nongsa.
Pada kesempatan yang sama, Pemko Batam meluncurkan Batam Policy Lab yang diprakarsai Brida Kota Batam. Wadah tata kelola nonstruktural tersebut diarahkan sebagai ruang perumusan kebijakan berbasis riset dan data terpadu.
Melalui Batam Policy Lab, kebijakan pemerintah diharapkan tidak hanya didasarkan pada asumsi, tetapi memiliki pijakan data dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pengambilan keputusan di lingkungan Pemko Batam.
Puncak BIA 2026 ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan dan dana pembinaan kepada para pemenang. Juara pertama masing-masing kategori memperoleh Rp10 juta, juara kedua Rp8 juta, juara ketiga Rp6 juta, dan juara harapan pertama Rp4 juta.
Amsakar berharap penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi bentuk apresiasi, tetapi menjadi pemicu bagi aparatur untuk terus melahirkan terobosan baru. Bagi pemerintah daerah, ukuran keberhasilan inovasi pada akhirnya bukan banyaknya penghargaan yang diperoleh, melainkan seberapa besar perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. (Dody)
Editor: Juliadi
Komentar