Momen ini menandai berakhirnya kepemimpinan Listyo Sigit yang dilantik sejak 21 Januari 2021 dan mencatatkan rekor sebagai Kapolri terlama di era Reformasi melampaui Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar.

Proses pergantian kepemimpinan Polri di parlemen berjalan sangat singkat melalui rapat kilat. Begitu menerima Surpres di pagi hari, Badan Musyawarah (Bamus) DPR langsung menugaskan Komisi III untuk menggelar fit and proper test terhadap Komjen Suyudi yang saat ini menjabat Kepala BNN.

Dalam uji kelayakan tersebut, Suyudi memaparkan visi “Polri Bersama Masyarakat” yang berfokus pada agenda keamanan dan kepastian hukum. Tanpa hambatan, Komisi III DPR sepakat menyetujui pencalonan Suyudi secara aklamasi.

Tak butuh waktu lama, Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar pada hari yang sama langsung mengesahkan keputusan tersebut. Ketukan palu Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi tanda restu resmi parlemen atas pengangkatan mantan Direskrimum tersebut.

“Kami meminta persetujuan pengangkatan Komjen Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, apakah dapat disetujui?” ujar Puan yang serentak dijawab setuju oleh seluruh anggota dewan yang hadir.

Persetujuan kilat dalam Rapat Paripurna DPR ini resmi menuntaskan seluruh tahapan legislatif atas pemberhentian Jenderal Listyo Sigit dan penetapan Komjen Suyudi Ario Seto. Selanjutnya, berkas keputusan rapat paripurna tersebut langsung diserahkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto untuk proses pelantikan resmi Kapolri baru di Istana Negara.
(Redaksi)

Artikel Prabowo Copot Jenderal Listyo Sigit, DPR Rapat Kilat Restui Komjen Suyudi Jadi Pimpinan Baru Polri pertama kali tampil pada acikepri.com.

Hal itu disampaikan Ahmad Muzani saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Rabu, 30 September 2026.

Saat berada di Kampung Nelayan Merah Putih, Ahmad Muzani melihat langsung berbagai fasilitas yang telah dibangun untuk menunjang kegiatan nelayan.

“Kami meninjau dua, pertama Kampung Nelayan Merah Putih, kemudian yang kedua ke Sekolah Rakyat di Kabupaten Natuna,” kata Ahmad Muzani.

Ia mengatakan, kondisi bangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang dilihatnya cukup bagus, kokoh dan representatif. Tidak hanya bangunan fisik, kawasan tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung aktivitas nelayan.

Menurutnya, fasilitas tersebut mulai dari tempat perbaikan kapal, pabrik es, tempat pelelangan ikan, tempat pertemuan hingga fasilitas untuk mendukung perawatan dan perbaikan kapal.

“Kami mendapatkan kenyataan bahwa bangunannya cukup bagus, cukup kokoh, representatif, fasilitasnya sangat lengkap, mulai dari perbaikan kapal, pabrik es, dan semua tempat lelang, termasuk tempat pertemuan dan perbaikan-perbaikan kapal,” ujarnya.

Ahmad Muzani berharap keberadaan fasilitas tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di Natuna.

Ia menilai, dengan adanya fasilitas untuk melelang, menyimpan dan menjual hasil tangkapan, nelayan tidak lagi menghadapi berbagai kesulitan dalam mengelola hasil tangkapan mereka.

“Harapannya ke depan nelayan kita akan lebih baik, lebih maju, lebih makmur. Mereka tidak lagi mengalami kesulitan tentang melelang hasil tangkapan, menyimpan hasil tangkapan, termasuk menjual hasil tangkapan,” katanya.

Dengan dukungan fasilitas tersebut, ia berharap pendapatan masyarakat nelayan dapat meningkat dan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir Natuna semakin berkembang.

“Dengan begitu, maka harapannya para nelayan akan meningkatkan pendapatan dengan baik,” ujar Ahmad Muzani.

Ia juga menilai pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu gambaran perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia.

Ahmad Muzani mengatakan, kondisi fisik Kampung Nelayan Merah Putih yang cukup baik menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf kehidupan sekaligus pelayanan kepada masyarakat di daerah perbatasan.

“Saya lihat tadi, terus terang dengan bangunan fisik yang kami lihat di Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna ini sangat bagus. Ini menunjukkan bahwa daerah perbatasan pemerintah dengan sungguh-sungguh meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat,” tuturnya.

Ia menegaskan, keberadaan berbagai fasilitas tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap Natuna sebagai salah satu wilayah perbatasan yang memiliki posisi strategis.

“Negara benar-benar hadir di daerah perbatasan di Natuna ini,” tegasnya.

Ahmad Muzani bersama anggota MPR RI lainnya menyatakan telah menyaksikan langsung berbagai pembangunan tersebut selama kunjungan kerja di Natuna.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas perhatian terhadap masyarakat di Kabupaten Natuna.

“Kami dan Pak Ibah serta kawan-kawan anggota majelis menyaksikan itu dengan baik. Terima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada pemerintah yang sungguh-sungguh memperhatikan masyarakat di Kabupaten Natuna, daerah perbatasan yang sangat strategis ini,” pungkasnya. (Sar)

Artikel Tinjau Kampung Nelayan Merah Putih, Ketua MPR Sebut Negara Hadir di Perbatasan pertama kali tampil pada acikepri.com.

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Natuna.

Cen mengatakan, masyarakat Natuna berharap kunjungan kerja tersebut dapat membawa solusi terhadap sejumlah persoalan, terutama menyangkut kesejahteraan masyarakat, kesehatan, serta dana bagi hasil (DBH).

“Karena masyarakat Natuna mengharapkan kunjungan kerja ini bisa menjawab persoalan-persoalan di Natuna. Ada persoalan mengenai kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan dana bagi hasil. Semuanya sudah kita sampaikan kepada pimpinan MPR,” ujar Cen saat diwawancarai awak media di Gedung Daerah, Rabu, 30 September 2026.

Ia berharap aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Natuna dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Cen menegaskan, sebagai daerah perbatasan dan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Natuna membutuhkan perhatian khusus dan kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Natuna ini daerah perbatasan, daerah NKRI dan bagian dari NKRI. Natuna perlu mendapat perhatian khusus dan negara perlu hadir untuk masyarakat Natuna,” katanya.

Terkait DBH, Cen mengatakan pemerintah daerah tidak meminta perlakuan khusus maupun tambahan anggaran. Pemkab Natuna hanya berharap hak daerah yang belum dibayarkan dapat segera dikembalikan.

“Kami tidak meminta lebih, kami hanya meminta hak dikembalikan kepada Natuna,” tegasnya.

Menurut Cen, dana kurang bayar DBH tersebut memiliki arti penting bagi Natuna. Anggaran itu dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk sektor kesehatan, pemberdayaan UMKM, serta pembangunan daerah.

“Dana bagi hasil yang merupakan kurang bayar sangat bermanfaat bagi masyarakat Natuna. Di dalamnya ada anggaran untuk kesehatan, UMKM, dan pembangunan,” ujarnya.

Cen mengungkapkan, nilai kurang bayar DBH yang belum diterima Natuna saat ini mencapai hampir Rp89 miliar. Angka tersebut merupakan akumulasi kurang bayar untuk tahun 2023 hingga 2024, sementara perhitungan untuk tahun 2025 masih dilakukan.

“Saat ini sekitar hampir Rp89 miliar yang menjadi kurang bayar, dan itu dari tahun 2023 sampai 2024. Untuk 2025 kita belum menghitung lagi,” jelasnya.

Ia menyadari nilai tersebut mungkin terlihat tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kebutuhan daerah lain. Namun, bagi Natuna sebagai daerah kepulauan dan perbatasan, dana tersebut dinilai sangat berarti untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Bagi sebagian daerah mungkin Rp90 miliar itu kecil, tetapi bagi Natuna Rp90 miliar itu sangat bermanfaat,” katanya.

Cen juga menyinggung posisi Natuna sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya migas. Menurutnya, Natuna merupakan salah satu wilayah yang berkaitan dengan kontribusi DBH migas.

Ia mengatakan, sejak 2021 tidak lagi dilakukan rekonsiliasi dengan daerah terkait pembagian DBH tersebut. Namun, Cen menegaskan Pemkab Natuna tidak mempermasalahkan mekanisme pembagian hasil yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Pembagian hasil itu tidak kita permasalahkan. Yang kita harapkan adalah pengembalian kekurangan bayarnya. Itu saja,” pungkasnya. (Sar)

Artikel Bupati Natuna Dorong Pemerintah Salurkan Kurang Bayar DBH Rp89 Miliar pertama kali tampil pada acikepri.com.

Hal itu disampaikan Ahmad Muzani saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu, 30 September 2026.

Menurutnya, Natuna dipilih sebagai salah satu tujuan kunjungan karena memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan Indonesia.

“Dipilihnya Natuna karena ini adalah bagian dari daerah perbatasan dan berbatasan langsung dengan delapan negara sekaligus,” kata Ahmad Muzani.

Ia menyebut sejumlah negara yang berada di kawasan sekitar Natuna, di antaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina dan China. Kondisi tersebut menjadikan Natuna sebagai salah satu kawasan yang memiliki arti strategis bagi Indonesia.

Selain persoalan perbatasan, Ahmad Muzani juga menyoroti potensi sumber daya alam Natuna. Ia menyebut Natuna merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam cukup besar di Indonesia.

Karena itu, menurutnya, keberadaan negara di Natuna harus dirasakan masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.

“Daerah perbatasan itu dalam pandangan kami bukan hanya dijaga secara keamanan dan pertahanannya, tapi juga dari sisi kemakmuran masyarakat yang ada di daerah tersebut harus tetap dijaga,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Muzani bersama delegasi MPR RI juga berdialog dengan Bupati Natuna Cen Sui Lan dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Natuna. Sejumlah persoalan daerah turut dibahas dalam pertemuan tersebut.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketersediaan gas subsidi bagi masyarakat Natuna. Ahmad Muzani mengatakan, berdasarkan laporan yang disampaikan pemerintah daerah, Natuna sebagai daerah penghasil gas belum mendapatkan kuota gas subsidi.

“Natuna meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi belum didapatkan,” katanya.

Menurut Ahmad Muzani, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat. Ia menilai daerah penghasil gas semestinya memperoleh perhatian dalam pemenuhan kebutuhan energi masyarakatnya.

“Daerah penghasil gas, lalu mestinya mendapatkan prioritas untuk mendapatkan kuota gas subsidi. Ini belum ada kuota gas subsidi menurut laporan dan keterangan yang disampaikan oleh Bupati kepada kami,” ujarnya.

Selain persoalan energi, kunjungan tersebut juga membahas pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Ahmad Muzani mengatakan peningkatan pelayanan kesehatan menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Ia menyebut Wakil Menteri Kesehatan telah menyatakan komitmen untuk memberikan perhatian terhadap persoalan kesehatan di daerah perbatasan. Hal itu, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan menjadi perhatian.

Persoalan lain yang turut dibahas adalah tingginya harga pangan di Natuna. Ahmad Muzani mengatakan harga sejumlah kebutuhan pangan di daerah tersebut relatif lebih mahal dibandingkan daerah lain.

“Di sini relatif lebih mahal antara 20 sampai 30 persen berbeda dengan di tempat-tempat yang lain,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyampaikan kebutuhan dukungan terhadap sarana transportasi, fasilitas pendidikan, perbaikan jembatan serta pembangunan cold storage untuk mendukung aktivitas nelayan di sejumlah kampung pesisir.

Ahmad Muzani mengatakan berbagai persoalan tersebut akan menjadi bahan yang dibawa dalam pembahasan di tingkat pemerintah pusat.

Ia berharap kunjungan MPR RI ke Natuna dapat membantu mendorong penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat, sekaligus memperkuat pembangunan kawasan perbatasan.

“Mudah-mudahan kehadiran kami ini bisa memberikan solusi dari beberapa persoalan yang ada di lapangan sehingga ini bisa menjadi garda terdepan dari wilayah perbatasan kita dan negara akan semakin dirasakan dan kedaulatan kita akan semakin kuat,” katanya. (Sar)

Artikel Ketua MPR RI Soroti Gas Subsidi hingga Harga Pangan Saat Kunker ke Natuna pertama kali tampil pada acikepri.com.

Temuan tersebut diperoleh Ombudsman saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu, 23 September 2026. Ini merupakan sidak kedua Ombudsman ke Lapas Cibinong sepanjang tahun ini.

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan fasilitas yang ditemukan memiliki sejumlah perlengkapan rumah tangga. Di antaranya ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, serta perlengkapan memasak.

“Bagus, bagus sekali. Standar apartemen. Artinya walaupun kecil-kecil, kelengkapannya semua ada,” kata Fikri, seperti dikutip Antara, Rabu, 23 September 2026.

Ombudsman menyebut terdapat lebih dari 10 kamar atau bangunan yang tersebar di sejumlah bagian kawasan belakang lapas. Sebagian bangunan berada di sekitar rumah dinas kepala lapas.

Anggota Ombudsman Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan petugas Lapas Cibinong menyebut bangunan tersebut sebagai tempat istirahat petugas. Namun, Ombudsman mempertanyakan fungsi sebenarnya fasilitas tersebut karena kondisi dan kelengkapannya dinilai tidak sesuai dengan penjelasan tersebut.

“Pengakuannya tadi untuk petugas, tapi secara fasilitas itu bukan untuk petugas, saya bisa pastikan,” ujar Syafrida.

Menurut dia, ukuran sejumlah bangunan tersebut diperkirakan sekitar tipe 36. Bangunan yang diperiksa memiliki ruang tamu, ruang makan, kamar, televisi, dan kulkas. Beberapa bangunan dalam kondisi terkunci, sementara sebagian lainnya terbuka.

Tim Ombudsman juga menemukan sekitar enam hingga tujuh orang yang diduga merupakan warga binaan berada secara terpisah di kawasan tersebut. Namun, Ombudsman belum dapat memastikan identitas dan status seluruh orang yang ditemukan.

“Yang sempat kami wawancarai satu. Mungkin ada enam sampai tujuh yang terpisah sendiri,” kata Fikri.

Selain fasilitas tempat tinggal, Ombudsman mengaku menemukan minuman beralkohol di salah satu kulkas. Sejumlah botol minuman beralkohol juga ditemukan di tempat pembuangan sampah di kawasan lapas.

Syafrida mengatakan Ombudsman belum mengetahui siapa pemilik atau pengguna minuman tersebut. “Minuman keras itu bisa petugas, dugaan ya, bisa petugas atau bisa napi,” ujarnya.

Sidak itu juga diwarnai upaya petugas keamanan Lapas Cibinong menghalangi tim Ombudsman memasuki kawasan lapas. Tim mengaku telah membawa surat resmi dan mengenakan atribut lembaga saat melakukan pemeriksaan.

Sempat terjadi cekcok dan aksi saling dorong antara petugas keamanan dan tim Ombudsman. Dalam insiden tersebut, seorang petugas Ombudsman dilaporkan mengalami kaki terjepit.

Fikri mengatakan tim tetap berupaya masuk untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap dugaan maladministrasi pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan.

“Tentu kami semakin bertanya, ada apa kok kami dihalang-halangi. Setelah ketemu di sana, ternyata banyak sekali rumah yang diduga narapidana ada di dalam sana,” ujarnya.

Ombudsman mengatakan kejadian serupa pernah terjadi pada sidak pertama di Lapas Cibinong pada Juli 2026. Saat itu, tim Ombudsman mengaku tidak diperkenankan masuk untuk melakukan pemeriksaan.

Syafrida mengatakan Lapas Cibinong menjadi satu-satunya lapas yang menurut Ombudsman menolak akses pemeriksaan dalam rangkaian kunjungan dan sidak yang dilakukan lembaga tersebut.

“Selama perjalanan kita turun ke lapas, baik kunjungan maupun sidak, kami yang ditolak hanya Lapas Cibinong. Dan ini kedua kali,” kata Syafrida.

Ombudsman meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Lapas Kelas IIA Cibinong. Evaluasi juga diminta untuk memastikan tidak ada fasilitas maupun perlakuan terhadap warga binaan yang bertentangan dengan ketentuan pemasyarakatan.

Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putanto belum memberikan tanggapan atas temuan tersebut. Pesan singkat yang dikirim untuk meminta wawancara terkait temuan fasilitas tersebut belum dijawab hingga berita ini diturunkan.

Editor: Redaksi

Artikel Ombudsman Temukan Fasilitas Mirip Apartemen di Lapas Cibinong pertama kali tampil pada acikepri.com.

Dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Purbaya menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Di tengah ketidakpastian global saat ini, perekonomian Indonesia masih tetap terjaga,” kata Purbaya dalam rapat tersebut.

Menurut Purbaya, sejumlah indikator ekonomi nasional menunjukkan kondisi yang relatif baik. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi masih berlangsung, inflasi terkendali, serta neraca perdagangan Indonesia berada dalam kondisi baik.

“Solidnya perekonomian domestik berimplikasi pada kepercayaan dunia,” ujarnya melansir kompas.com.

Namun, hanya beberapa jam setelah rapat tersebut, posisi Purbaya sebagai Menteri Keuangan berubah. Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru pada Senin sore.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara sekitar pukul 15.30 WIB. Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan kini dipercaya menggantikan Purbaya untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Pengangkatan Suahasil dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

“Mengangkat Profesor Suahasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dengan sisa jabatan 2024-2029,” kata Nanik saat membacakan keputusan presiden.

Setelah keputusan tersebut dibacakan, Suahasil kemudian mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sumpahnya, Suahasil menyatakan akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya demi pengabdian kepada bangsa dan negara.

Ia juga berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Pergantian tersebut membuat Purbaya harus meninggalkan posisi Menteri Keuangan pada hari yang sama ketika dirinya masih menyampaikan pandangan mengenai kondisi ekonomi nasional dalam rapat bersama Komite IV DPD RI.

Editor: Juliadi

Artikel Purbaya Masih Rapat sebagai Menkeu, Sore Hari Digantikan Suahasil Nazara pertama kali tampil pada acikepri.com.

Melansir btm.co.id Yuwanky ditangkap pada Kamis, 27 Agustus 2026 sekitar pukul 16.47 WIB di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Penangkapan dilakukan sesaat setelah Yuwanky tiba di Indonesia menggunakan penerbangan dari Singapura. Petugas langsung mengamankan dan membawa Yuwanky dari area bandara.

Dalam video yang beredar, Yuwanky terlihat digiring sejumlah petugas yang diduga merupakan anggota Interpol bersama penyidik Bareskrim Polri setelah diamankan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Setelah ditangkap, Yuwanky kemudian dibawa ke Bareskrim Polri. Ia akan menjalani pemeriksaan serta proses hukum lebih lanjut terkait perkara yang membuatnya masuk dalam daftar pencarian orang.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Bareskrim Polri mengenai penangkapan tersebut. Polisi juga belum menyampaikan secara rinci mengenai proses penanganan Yuwanky setelah diamankan.

Penangkapan ini menjadi bagian dari upaya penyidik mengejar tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai DPO dalam perkara narkotika yang berkaitan dengan Planet Group Batam.

Dengan tertangkapnya Yuwanky, penyidik Bareskrim Polri selanjutnya akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengungkap lebih jauh perkara yang menjeratnya.

Editor: Juliadi

Artikel Yuwanky Ditangkap di Terminal 3 Soetta Usai Tiba dari Singapura pertama kali tampil pada acikepri.com.

Melansir detik.com, dalam aksi tersebut, massa mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban Jakarta agar tetap kondusif.

Pantauan detik.com di lokasi, massa tiba di depan Gedung DPR sekitar pukul 14.30 WIB. Mereka mengenakan pakaian serba putih. Sejumlah peserta aksi juga membawa poster yang berisi sejumlah tuntutan.

Koordinator aksi, Nofrian, mengatakan aksi tersebut menjadi bagian dari ajakan kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kedamaian di Jakarta. Menurut dia, keamanan Ibu Kota merupakan tanggung jawab bersama.

“Keinginan Aliansi Masyarakat Jakarta adalah mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Kota Jakarta agar tetap kondusif, tertib, damai, dan aman,” ujar Nofrian di lokasi aksi.

Nofrian juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap penyebaran informasi palsu atau hoaks di media sosial. Ia menilai informasi semacam itu berpotensi memicu tindakan anarkistis dan kerusakan fasilitas umum.

“Kami mengajak masyarakat Jakarta untuk waspada terhadap informasi atau berita hoaks yang beredar di media sosial, khususnya ajakan melakukan tindakan anarkistis, pembakaran, serta pengerusakan fasilitas publik di Jakarta,” katanya.

Ia meminta aparat penegak hukum, terutama kepolisian, mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang dinilai menyebarkan provokasi dan hoaks di media sosial.

Nofrian menegaskan fasilitas publik merupakan aset masyarakat yang dibangun menggunakan uang rakyat. Karena itu, ia mengajak warga menjaga fasilitas tersebut dan tidak membiarkannya menjadi sasaran kerusakan.

“Meminta aparat penegak hukum untuk menangkap para provokator dan pemilik akun-akun media sosial yang menyebarkan berita hoaks yang merugikan masyarakat. Jakarta adalah rumah kita bersama, begitu pula fasilitas publik yang dibangun menggunakan uang rakyat,” ujarnya.

Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Jakarta menyatakan mendukung program kerja Presiden Prabowo Subianto. Namun, dukungan tersebut disertai desakan agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak berkompromi dalam penanganan kasus korupsi.

“Jadi, kita mendukung program-program Bapak Prabowo untuk dilanjutkan, tetapi tangkap para koruptor dan selesaikan kasus korupsinya,” kata Nofrian.

Editor: Juliadi

Artikel Demo di Depan DPR, Aliansi Masyarakat Jakarta Serukan Ibu Kota Tetap Kondusif pertama kali tampil pada acikepri.com.

Basri sebelumnya ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah penyidik mendalami dugaan jaringan peredaran narkoba di sejumlah tempat hiburan malam tersebut. Ia ditangkap saat berada di Johor Bahru, Malaysia.

Kanit III Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kompol Drago mengatakan penangkapan Basri dilakukan melalui kerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dan Interpol.

“Jadi untuk DPO Basri ini kerja sama dengan Divhubinter Polri dan Interpol, yang mana yang bersangkutan terpantau di daerah Johor Baru, Malaysia. Jadi diamankan sekitar pukul 00.30 waktu Malaysia,” kata Drago kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Agustus 2026.

Menurut Drago, polisi mengetahui keberadaan Basri berdasarkan data perlintasan. Basri diketahui menyeberang ke Malaysia menggunakan kapal feri.

“Jadi penindakan itu dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus, dan kita ketahui dari data perlintasan itu sekitar tanggal 11 Agustus jam 16.43 itu menyeberang menggunakan feri,” ujarnya.

Polisi masih mendalami peran Basri dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. Namun, berdasarkan keterangan tersangka dan saksi yang telah diperiksa, Basri diduga bertindak sebagai koordinator sekaligus pengelola tiga tempat hiburan malam.

“Untuk peran Basri ini nanti kita dalamin. Dari keterangan tersangka dan saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan, bahwa diduga ada keterlibatan dari Pak Basri ini selaku koordinator di tempat hiburan malam tersebut yang diduga mengedarkan narkotika di P1, P2, dan P3,” kata Drago melansir detik.com.

Sebelumnya, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah menetapkan Basri sebagai DPO. Penetapan tersebut tertuang dalam surat DPO bernomor DPO/134/VIII/2026/Dittipidnarkoba.

Basri Lewaimang merupakan warga negara Indonesia yang lahir di Alor pada 1 Oktober 1975. Dalam surat DPO tersebut, polisi mencantumkan sejumlah ciri fisik Basri, di antaranya rambut hitam ikal, mata tidak sipit, hidung pesek, bentuk bibir tidak terlalu tebal, dan kulit berwarna hitam.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso sebelumnya menyebut Basri diduga menjadi salah satu sosok utama dalam peredaran narkoba di THM Planet Batam.

Basri disebut tidak hanya berperan sebagai pengelola Planet 1, 2, dan 3, tetapi juga diduga menjadi bandar yang menyediakan berbagai jenis narkotika untuk diedarkan di tempat tersebut.

“Peran Basri selaku pengelola THM Planet 1, 2 dan 3 sekaligus sebagai bandar narkoba yang menyediakan berbagai jenis narkoba yang diedarkan di THM Planet 1, 2, 3,” kata Eko.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, peredaran narkotika di THM Planet Batam diduga berlangsung dalam jumlah besar. Polisi menyebut sedikitnya sekitar 40 ribu butir ekstasi beredar setiap bulan di lokasi tersebut. Jumlah itu diduga dapat meningkat ketika tingkat kunjungan pengunjung mencapai kapasitas maksimal.

Selain mengejar Basri, penyidik juga menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika tersebut. Sejumlah aset mewah milik Basri telah dipasangi garis polisi.

Bareskrim Polri juga menyiapkan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Basri selain sangkaan tindak pidana narkotika.

Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri dan mengungkap dugaan pencucian uang yang bersumber dari hasil peredaran narkotika.

Editor: Juliadi

Artikel Basri Lewaimang Ditangkap di Malaysia, Bandar Narkoba Planet Batam Jadi Buronan Bareskrim pertama kali tampil pada acikepri.com.

Jakarta – Dewan Pers mengecam dua peristiwa yang dinilai mengganggu kebebasan pers dan kerja jurnalistik. Kedua peristiwa tersebut terjadi pada 11 Agustus 2026 dan melibatkan wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan.

Melansir laman dewanpers, Peristiwa pertama terjadi ketika wartawan mewawancarai anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman.

Dalam wawancara tersebut, wartawan menanyakan kehadiran Presiden RI ke-6 sekaligus pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam Sidang Tahunan pada 14 Agustus 2026 serta upacara HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara.

Benny menjawab bahwa SBY sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Amerika Serikat. Ketika wartawan kembali mengonfirmasi apakah kondisi tersebut berarti SBY tidak akan menghadiri dua agenda kenegaraan itu, Benny merespons dengan ungkapan, “Otak kamu ada nggak.”

Dewan Pers menilai pernyataan tersebut bernada merendahkan wartawan yang sedang menjalankan profesinya.

Selain itu, Dewan Pers mencatat adanya intimidasi terhadap wartawan TV One, BeritaSatu TV, dan Kompas TV saat melakukan peliputan di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal di Jalan Reformasi, Cilincing, Jakarta Utara.

Para wartawan dilaporkan diintimidasi dan diusir oleh sekelompok orang dari lokasi tersebut sehingga tidak dapat melanjutkan kegiatan jurnalistiknya.

Menanggapi kedua kejadian itu, Dewan Pers mengecam tindakan yang dinilai merendahkan wartawan dalam menjalankan profesinya. Dewan Pers mengingatkan bahwa pejabat publik semestinya memberikan contoh yang baik dan edukatif ketika menyampaikan pernyataan di ruang publik.

Dewan Pers juga mengecam intimidasi terhadap wartawan Kompas TV, TV One, dan BeritaSatu. Tindakan menghalangi wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistik, menurut Dewan Pers, dapat dikategorikan sebagai penghalang-halangan terhadap kegiatan pers dan berpotensi dipidana berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dewan Pers menegaskan, kegiatan wartawan dalam mencari informasi merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang mendapat mandat dari Undang-Undang Pers.

Kerja jurnalistik, lanjut Dewan Pers, pada dasarnya merupakan pekerjaan untuk kepentingan publik. Karena itu, penghinaan terhadap jurnalis maupun tindakan yang menghalangi wartawan menjalankan tugasnya dinilai bukan hanya merugikan pekerja pers, tetapi juga menghambat hak publik untuk mengetahui informasi atau the public right to know.

Dewan Pers menilai kebebasan pers merupakan bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.

Karena itu, setiap pihak diminta menghormati kerja jurnalistik dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat wartawan dalam memperoleh serta menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Editor: Juliadi

Artikel Dewan Pers Kecam Pernyataan Merendahkan Wartawan dan Intimidasi Jurnalis di Cilincing pertama kali tampil pada acikepri.com.