Kedatangan Kapolres Siak disambut langsung oleh Ketua KPU Siak Said Dharma Setiawan, didampingi Anggota KPU Siak. Hadir juga Komisioner Bawaslu Siak Ikhsan P Harahap.

Pada kesempatan itu, Asep menjelaskan mengenai kegiatan silaturahmi ke Kantor KPU Siak.

“Adapun tujuan dari kunjungan hari ini ke KPU Siak dalam rangka silaturahmi untuk lebih meningkatkan hubungan kerja sama saling bersinergi dalam mewujudkan Pilkada 2024 yang aman, kondusif dan mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang akan terjadi menjelang Pilkada,” ucapnya.

Asep juga mengatakan, bahwa selain meningkatkan sinergitas, kunjungannya tersebut juga untuk memastikan keamanan baik di di kantor maupun di gudang logistik KPU Siak.

“Ini tahapan sudah mau masuk ke pendaftaran calon, jadi kita ingin memastikan apa saja yang harus di persiapkan untuk mengamankan, baik kegiatan, objek maupun orang nantinya, kita juga mengecek gudang logistik yang nanti akan digunakan,” imbuh Asep.

Menurut Asep, seluruh unsur terkait TNI, Polri, KPU dan Bawaslu harus lebih sering berkomunikasi dan bertatap muka.

“Dengan intensitas komunikasi ditingkatkan semua informasi cepat diterima,apabila ada kendala ataupun potensi terjadi nya gangguan kita bisa cepat mengantisipasi dan mencari jalan keluar nya bersama sama,” ungkapnya.

Polisi berpangkat dua melati itu menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Siak untuk bersama sama menyukseskan pilkada 2024 nanti.

“TNI, Polri, KPU dan Bawaslu bersinergi menghimbau masayarakat kabupaten siak mari bersama kita ciptakan pemilihan kepala daerah gubernur,wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang aman, damai, kondusif dan berintegritas,” tutup Asep. (Suwandi)

Editor: Sar

Artikel Kapolres Siak AKBP Kunjungi Kantor KPU dan Cek Gudang Logistik pertama kali tampil pada acikepri.com.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Bambang Heri Purwanto, membenarkan hal tersebut. Dikatakan Bambang, pengusutan itu dilakukan Tim Jaksa Penyelidik pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau.

“Iya. Masih lid (penyelidikan, red),” ujar Bambang, Kamis, 19 Mei 2022.

Dikatakan Bambang, perkara tersebut adalah dugaan penyimpangan dalam kegiatan perjalanan dinas dan pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Siak Tahun Anggaran (TA) 2017 hingga  2019. Kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Siak dengan total pagu anggaran sebesar Rp69.697.900.000.

Dilansir dari haluanriau.co, dalam tahap penyelidikan ini, Tim Jaksa Penyelidik tengah berupaya melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Salah satunya dengan meminta keterangan sejumlah pihak.

Seperti yang dilakukan pada Kamis ini. Dimana Tim Jaksa Penyelidik melakukan klarifikasi terhadap tiga orang. Mereka masing-masing berinisial IM selaku Kabag Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Siak Tahun 2017-2019.

“Dia (IM, red) dilakukan permintaan keterangan terkait melaksanakan
atau tidak melaksanakan perjalanan dinas pada Tahun 2017-2019,” sebut Bambang.

Lalu, R selaku Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Siak yang dimintakan keterangan terkait melaksanakan atau tidak melaksanakan perjalanan dinas pada tahun 2017-2019.

“Terakhir, N selaku Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Siak. Yang bersangkutan diklarifikasi terkait melaksanakan atau tidak melaksanakan perjalanan dinas pada Tahun 2017-2019,” kata Bambang.

Lanjut Bambang, permintaan keterangan ini untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi peristiwa pidana, indikasi perbuatan melawan hukum dan indikasi potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.

“Permintaan keterangan dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan (prokes),” pungkas Bambang Heri Purwanto.

SULIYANI

Artikel Kejati Riau Usut Dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD Siak Senilai Rp69 Miliar pertama kali tampil pada acikepri.com.

Siak – Sekretaris Daerah (Sekda) Siak Arfan Usman mengatakan, bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) akan melaksanakan refocusing transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021 sebesar 8 persen.

Hal tersebut diungkapkan Arfan usai mengikuti kegiatan Video Conference Refocusing TKDD tahun 2021 dalam rangka Penanganan Covid-19 dan dukungan pelaksanaan INMENDAGRI No. 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro,bersama Plh Sekjen Kemendagri Drs Hamdani, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Adrian Noervianto di Ruang Bandar, Lt II Kantor Bupati Siak, Selasa, 9 Februari 2021.

Ia mengatakan refocusing ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Siak.

“Jumlah dana yang akan direfocusing dibagi menjadi dua format. Yang pertama akan direfocusing langsung dari pusat berupa DAU sebesar 4%, kemudian pemerintah daerah diamanatkan juga untuk merefocusing anggaraannya sebesar 4%, sehingga kumulatifnya sebesar 8%,” jelas Arfan.

Menurutnya, bagi pemerintahan desa dan kampung juga diamanatkan untuk merefocusing anggaran desa/kampung yang tersedia supaya dilakukan pergeseran untuk penanganan Covid-19.

“Jadi anggaran dana 8% itu untuk penanganan Covid-19 sebagai upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kabupaten Siak ini dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat kita hingga ke tingkat desa/kelurahan. Mudah-mudahan upaya bersama ini akan mampu mewujudkan masyarakat Kabupaten Siak yang sehat dan bebas Covid-19,” harapnya.

Dikatannya, dalam video Coference tersebut juga membahas TKDD dalam pemberlakuan PPKM, Vidcon ini juga membahas pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan guna mengendalikan Penyebaran Covid-19.

Selain itu ia juga menyampaikan amanat Plh Sekjen Kemendagri, Hamdani tentang Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 8 Februari 2021 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019,hal ini yang mendasari dilaksanakannya Video Converence ini,” sebutnya.

Dijelaskannya, Surat Edaran tersebut dikeluarkan dalam rangka penyesuaian penggunaan (refocusing) anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) akibat dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

“Dalam rangka penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan belanja prioritas lainnya, pemerintah daerah diminta melakukan realokasi dan refocusing DAU dan/atau DBH,” ungkapnya. (Wanto)

Artikel Penanganan Covid-19, Pemda Akan Refocusing Transfer ke Daerah dan Dana Desa pertama kali tampil pada acikepri.com.

Siak – Bupati Siak Alfedri melakukan peluncuran kebijakan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE) Siak Hijau, Kamis, 28 Januari 2021. Kegiatan tersebut sekaligus diikuti dengan peluncuran website Siak Hijau sebagai sistem informasi implementasi kebijakan Siak Kabupaten Hijau.

“Pada hari ini, 28 Januari 2021, pemerintah kabupaten Siak secara resmi meluncurkan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) dan meluncurkan Website Siak Hijau. Kami berharap kebijakan ini dapat mendukung pencapaian Siak Kabupaten Hijau,” demikian disampaikan Bupati Siak, Alfedri.

Dalam sambutannya, Alfedri mengatakan bahwa sejak tahun 2018, melalui Perbup nomor 22 tahun 2018 berkomitmen menjadikan Siak Sebagai Kabupaten Hijau. Serta telah menetapkan roadmap sebagai acuan implementasi berdasajan SK 650 tahun 2019. Untuk itu maka diharapkan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat, NGO, privat sektor dalam mengimplementasikan.

“Dalam implementasi kebijakan Siak Hijau tentu dapat dilakukan oleh pemerintah siak sendiri, sehingga dalam implementasi kebijakan ini dilakukan dengan konsep gotong royong,” sebut Alfedri

Kebijakan TAKE Siak Hijau ini, lanjutnya merupakan bagian dari upaya untuk akselerasi pencapaian misi Siak Hijau. Melalui kolaborasi dan sinergi pembangunan bersama dengan pemerintah kampung.

Pembangunan Kampung diharapkan sejalan dengan arah pembangunan kabupaten dalam rangka meningkatkan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

“Pemerintah kampung memiliki peran setrategis dalam melakukan program-program yang berdampak pada upaya perlindungan lingkungan hidup serta menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Bupati menambahkan, melalui TAKE Siak Hijau dengan cara mereformulasi pengalokasian Alokasi Dana Kampung (ADK) ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja kampung. Karena insentive dalam skema TAKE ini diberikan kepada kampung – kampung yang berkinerja baik.

“Saya ucapkan selamat kepada Kampung Dayun, Kampung Sri Gemilang dan Kampung Temusai yang telah berhasil menjadi tiga besar kampung memiliki kinerja baik dalam kinerja lingkungan dan pemberdayaan ekonomi. Ke depan tentu kami berharap kepada kampung lainnya mesti meningkatkan kinerja,”

Komitmen Siak Hijau, tegas Bupati Siak akan terus ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kebijakan Siak Hijau dari Perbup menjadi Perda. Saat ini sedang dalam proses dan telah diajukan dalam Prolegda di DPRD.

Pemerintah kabupaten Siak tahun 2021 menerapkan skema insentif fiskal berbasis ekologi atau yang kita kenal transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi (Take) sebagai bentuk dukungan finansial yang diberikan kepada pemerintah kampung yang memiliki kinerja baik dalam hal kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat.

Skema insentif ini dikembangkan dengan cara melakukan reformasi dan refolmulasi alokasi2 dana desa kalo di Siak disebut alokasi dana kampung dengan menambahkan indikator kinerja dalam pengalokasian yang sudah di mulai pada tahun 2021 ini.

“Kami ucapkan terimakasih kepada mitra pembangunan seperti Fitra Riau, Perkumpulan elang, sedagho Siak, LTKL, The Asia Fondation, dan mitra pembangunan lainnya yang telah membantu dalam merencang dan mengimplementasi kebijakan Siak Kabupaten Hijau,”

Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi, mengapresiasi kepada pemerintah kabupaten Siak yang telah mengimplementasikan kebijakan TAKE dalam ADK tahun 2021 ini. Ia berharap kebijakan ini dapat berlanjut dan menjadi skema kebijakan pendanaan lingkungan seterusnya.

“Siak adalah kabupaten pertama yang menerapkan TAKE di Riau dan ke empat secara Nasional. Semoga kebijakan ini menjadi contoh baik untuk diterapkan didaerah lain”,

Apresiasi juga datang dari berbagai pihak yang turut hadir dalam kegiatan launching ini baik secara online maupun ofline. Sepeti dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Joko Tri Hariyanto, Kementrian Desa, Annastuti Widia Ningsing. Juga Perwakilan The Asia Faundation, Hana Satrio.

Selain itu Wakil Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi juga hadir memberikan tanggapan. “Ini adalah kabupaten pertama yang tergabung dalam Kabupaten Lingkar Temu Lestari (LTKL), yang menerapkan inisiatif TAKE. Berharap kedepan dilanjutkan di kabupaten LTKL lainnya”. (red)

Artikel Bupati Siak Luncurkan TAKE dan Website Siak Hijau pertama kali tampil pada acikepri.com.

Tidak adanya kenaikan gaji bagi para tenaga honorer itu disebabkan karena menurunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Siak yang hanya berkisar Rp1,7 triliun pada TA 2021 ini.

“Untuk dapat bertahan saja itu sudah alhamdulillah,” sebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak H Arfan Usman M.Pd, kepada media ini Sabtu (26/12/2020).

Secara eksplisit ujar Arfan, dengan anjloknya APBD Siak tahun 2021, kemungkinan besar juga akan berdampak pada sejumlah kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

“Meski demikian, Pemkab Siak tetap akan memperhatikan dan memprioritaskan sejumlah program kegiatan yang sudah menjadi visi dan misi Pemkab Siak yakni sasarannya memajukan daerah.

“Terkait anjloknya APBD ini, bahkan banyak daerah (Kabupaten lain-red) yang tidak memperpanjang kontrak tenaga honorer. Hal itu dikarenakan APBD yang semakin minim, yang tak terprediksi sebelumnya,”pungkas Arfan seraya menghimbau agar semua honorer dapat bersabar dan memaklumi situasi ini.(***)

Artikel Sekda kab Siak Arfan Usman : “Gaji Honorer Tahun 2021 Tak Naik,Bertahan saja sudah Alhamdullilah” pertama kali tampil pada acikepri.com.

“Kami mengapresiasi dilaksanakanya Konferensi V PGRI Siak. Kami berharap PGRI kedepan lebih maju dan menjadi mitra strategis dalam melaksanakan pembanggunan pendidikan di kabupaten Siak,”ungkapnya.

Bupati Alfedri memiliki rekam jejak karir,ia selain pernah menjabat sebagai kepala Seksi di Sungai Apit tahun 1989, menjadi Kepala BKD Badan Keuangan Daerah era Bupati Siak semasa itu di jabat Arwin AS dan juga pernah menjadi kepala sekolah dan guru di SMA Korpri Minas tahun 1999 silam.

Berdasarkan pengalamannya itu, ia tertantang untuk bermitra bersama PGRI dalam membangun Sumberdaya Manusia kabupaten Siak yang lebih maju dan unggul.

“Kalau saya sudah bersama kawan-kawan PGRI ini, saya merasa seperti guru lagi dan tertantang, untuk meperbaiki urusan pendidikan yang lebih baik dimasa akan datang”sebutnya.

Komitmen Alfedri dalam memajukan pendidikan kabupaten Siak, di antaranya merubah bantuan beasiswa yang dulunya di berikan secara umum ke masyarakat, kedepan pola bantuan beasisawa di peruntukan bagi masyarakat miskin.

Selanjutnya, dalam rangka efektifitas pembelajaran, ia ingin seluruh sekolah yang ada di kabupaten dalam belajar mengunakan infokus, guru tidak mengunakan spidol lagi. Ia meminta Dinas Pendidikan harus menyiapkan data, sekolah yang belum masuk jaringan internet dan setiap sekolah di bantu leptop yang bertujuan untuk mengoprasikan infokus.

“Ini sudah kita mulai di tahun 2019 lalu, tahun 2020 kita usulkan di APBDPerubahan, saya mau di tahun 2022 semua sekolah di Siak mulai dari SD-SMA belajar mengajar sudah pakai infokus semua. Selain itu kita juga fokus pemberian bantuan beasiswa bagi masyarakat tidak mampu dengan harapan kita satu rumah satu sarjana,”

Kepala PGRI Provinsi Riau Dr M Syafi’i, mengatakan, PGRI Riau mendesain organisasi ini menjadi kekinian. Organisasi ini selain fungsinya tempat berkumpul juga sebagai wadah menjaring masukan, saran dan keritik bagi para guru dan dosen.

“Dimasa pedemi seperti sekarang, konsep digital perlu di tingkatkan, saat ini kami menerima laporan dari guru daerah cukup melalui grub whatsapp. Kita juga mengadakan sensus guru, kita tidak mau kehilangan satu guru saja”

Tahun ini PGRI Riau akan mengajukan usulan, Bapak Drs H Alfedri, MSi selaku Bupati untuk menerima penghargaan Anugrah Dwija Praja nugraha PB PGRI pusat.

“Anugerah ini adalah anugerah terbaik untuk kepala daerah. Wajar anugerah ini di terima pak Alfedri karena beliau icon guru yang menjadi pemimpin, kami akan masukan perwakilan dari Riau untuk menerima anugerah yang rencana diberikan langsung oleh presiden Jokowi”. (red)

Artikel Bupati Siak Buka Konferensi V Kabupaten PGRI pertama kali tampil pada acikepri.com.