Dalam beberapa bulan terakhir pandemi COVID-19 semakin terkendali di Indonesia. Pada 27 Desember 2022 kasus COVID-19 harian mencapai 1,7 kasus per 1000.000 penduduk, positivity rate mingguan mencapai 3,35%, tingkat perawatan rumah sakit berada di angka 4,79%, dan angka kematian di angka 2,39%.

Ini semua berada di bawah standar dari WHO, seluruh kabupaten/kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1 dimana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah.

“Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut kurang lebih selama 10 bulan maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 Tahun 2022,” ucap presiden.

Menanggapi kebijakan pencabutan PPKM, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengaku bersyukur pembatasan kegiatan masyarakat kini ditiadakan. Hal itu menurutnya bisa menjadi daya dukung utama untuk memulihkan perekonomian Kepri pasca pandemi.

“Pencabutan PPKM ini bisa melonggarkan pergerakan masyarakat di daerah, perputaran roda ekonomi bisa kita rasakan sekarang, jadi hal ini bisa membuat sektor ekonomi kembali bergairah,” katanya.

Kendati demikian, Gubernur Ansar tetap meminta kepada seluruh masyarakat Kepri untuk tetap hati-hati dan waspada. Ia mengatakan masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID-19.

Memakai masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Kesadaran vaksinasi terus digalakkan karena akan membantu meningkatkan imunitas dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan.

Aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Fasilitas kesehatan di wilayah harus siaga beserta tenaga kesehatan. Pastikan mekanisme penanganan tetap berjalan utamanya vaksinasi.

“Kita jangan lengah, pandemi kemarin memberikan kita pelajaran yang luar biasa. Sekarang tugas kita adalah menggalakkan pola hidup bersih dan sehat agar kita bisa menjaga kesehatan masyarakat,” kata Gubernur Ansar.

Editor: SR

Artikel PPKM Dicabut, Masyarakat Kepri Diminta Tetap Patuhi Prokes pertama kali tampil pada acikepri.com.

“Saya minta kepada Camat dan PPKM terus lakukan upaya penanganan di lapangan, supaya daerah-daerah di pulau ini dapat segera 100 persen bebas Covid-19,” kata Rudi, Sabtu, 8 Agustus 2021.

Rudi menjelaskan penanganan Covid-19 di pulau seharusnya lebih mudah, karena mobilitas masyarakat tidak seperti di pusat Kota Batam. Sehingga jika ada yang terpapar, tracing dapat dengan cepat dilakukan.

Kemudian, seseorang yang terpapar Covid-19 pada dasarnya dapat sembuh sendiri. Karena itu cukup melakukan isolasi mandiri dan memperkuat imunitas di dalam tubuh.

“Karena itu, olahraga dan makan-makanan yang sehat,” ujarnya.

Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina Rudi mengatakan posko PPKM dibentuk tidak lain adalah bagian upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19. Dan sejak dibentuknya PPKM angka penyebaran Covid-19 di Batam sudah mulai menurun.

“Karena itu itu bantu terus pemerintah edukasi dam sosialisasi kepada masyarakat pentingnya menjalankan protokol kesehatan,” kata Marlin.

Editor: SR

Artikel Rudi Targetkan Hinterland Harus Bebas Covid-19 pertama kali tampil pada acikepri.com.

“Saat ini sudah 92 persen, PPKM sampai di tingkat RT dan RW terbentuk,” kata Amsakar di SP Sagulung, Sabtu, 8 Agustus 2021.

Dijelaskan Amsakar bahwa posko PPKM dibentuk tidak lain karena pihaknya ingin agar penanganan Covid-19 ini dilakukan sampai tingkat bawah RT dan RW. Dengan demikian diharapkan angka penyebaran Covid-19 di Batam dapat menurun.

Karena itu, pihaknnya mengajak kepada seluruh petugas posko PPKM untuk terus melakukan sosialiasi kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian juga melakukan tracing jika ada yang terpapar Covid-19.

“Artinya penanganan dapat kita lakukan dengan cepat, alhamdulilah 92 persen PPKM RT dan RW kita sudah terbentuk,” ujarnya.

Amsakar juga menjelaskan bahwa Pemko Batam memberikan isentif sebesar Rp650 ribu untuk ketua dan Rp500 ribu untuk anggota PPKM. Insentif tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah  kepada anggota PPKM.

“Jangan dilihat dari besarannya, tapi dengan insentif ini diharapkan dapat menambah semangat bapak dan ibu sekalian,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Amsakar juga menyampaikan bahwa penanganan Covid-19 di Kota Batam sudah cukup baik. Bahkan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Ganip Warsito turut memberikan apresiasi terkait hal tersebut.

“Beliau tadi datang ke Batam ingin melihat PPKM, alhamdulillah penanganan Covid-19 dinilai sudah cukup baik. Ke depan tentu harus terus kita tingkatknya,” ujarnya.

Editor: SR

Artikel Amsakar Sebut Penanganan Covid-19 Sudah Baik pertama kali tampil pada acikepri.com.

“Tak ada cara lain, kita ajak masayarakat di lingkungan masing-masing untuk menerapkan protokol kesehatan,” kata Rudi saat menyerahkan insentif petugas posko PPKM di Sekolah Yos Sudarso, Jumat, 6 Agustus 2021.

Di hari yang sama Rudi juga menyerahkan insentif bagi petugas posko PPKM di Graha Citra Mas, Kabil dan Botania 2.

Adapun protokol kesehatan tersebut yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dengan semua petugas posko PPKM bergerak maksimal, maka penyebaran Covid-19 bisa ditekan. Untuk diketahui, hingga 5 Agustus 2021, masih ada 2.051 pasien Covid-19 dirawat.

“Kerja bapak dan ibu (pengurus posko PPKM) sudah maksimal. Ke depan, harus ditingkatkan lagi supaya Batam bisa lepas dari zona merah,” katanya.

Bahkan, Rudi menargetkan, akhir bulan sudah mulai normal lagi. Ia mengungkapkan, beberapa kriteria Batam masuk PPKM Level 4 yakni akibat tingkat hunian pasien di rumah sakit tinggi, angka penularan tinggi, dan angka kesembuhan rendah.

“Untuk itu, ayo kita ajak semua menerapkan protokol kesehatan supaya penyebaran Covid-19 bisa turun dan pasien sembuh makin banyak,” ujarnya.

Jika hal itu bisa dilakukan, maka Batam bisa keluar dari PPKM Level 4. Di kesempatan sama, Rudi meminta petugas PPKM mengajak masyarakat memahami dan mematuhi aturan PPKM level 4.

“Virus ini menular dari manusia ke manusia. Untuk itu, perlu ada pembatasan kegiatan masyarakat ini,” katanya.

Untuk memberi semangat petugas menjalankan tugas di posko PPKM tingkat RT dan RW, Rudi menyerahkan insentif Rp650 ribu bagi ketua posko dan Rp500 ribu bagi anggota. Selain itu, bantuan juga diberikan untuk pasien Covid-19 yang diserahkan secara simbolis.

“Jangan lihat nilainya, tapi lihatlah kebersamaan kita dalam menangani Covid-19 ini. Mudah-mudahan Januari 2022, Covid-19 ini sudah berakhir,” katanya.

Di lokasi sama, Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam penanganan Covid-19. Bahkan, Batam dinilai sangat peduli dan memperhatikan warganya yang terdampak virus tersebut.

“Mudah-mudahan, ini menjadi contoh bagi daerah lain di Kepri. Di saat warga terpuruk, pemerintah ada di hadapan kita,” kata Marlin.

Editor: SR

Artikel Penyebab Batam Masuk PPKM Level 4 pertama kali tampil pada acikepri.com.

Hal itu disampaikan Rudi saat menghadiri kegiatan penyerahan insentif anggota PPKM di Kecamatan Lubukbaja. Dijelaskannya bahwa, tim PPKM memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kenapa hari ini saya perlu bertemu dengan bapak dan ibu sekalian, karena PPKM RT dan RW merupakan ujung tombak penanganan Covid-19,” kata Rudi, Kamis, 5 Agustus 2021.

Dijelaskan Rudi, virus corona menyebar dari manusia ke manusia lainnya melalui saluran pernafasan. Itu kenapa saat menjalankan aktivitas wajib menggunakan masker yang menutupi mulut dan hidung.

Alasan ini juga yang mendasari pemerintah melakukan pembatasan atau penyekatan di sejumlah titi sejak diberlakukannya PPKM Level 4. Tujuanya tidak lain adalah supaya dapat mengurangi mobilitas masyarakat di luar rumah.

“Alhamdulillah setelah kita terapkan beberapa minggu, angka Covid-19 di Kota Batam menunjukan penurunan. Meskipun belum signifikan, karena itu mari kita sama-sama bekerja keras untuk menghentikan penyebaran Covid-19,” katanya.

Dalam kesempatan itu, secara simbolis Rudi juga menyerahkan insentif bagi ketua dan anggota PPKM. Pihaknya berharap dengan adanya insentif ini dapat menambah semangat bagi para anggota PPKM dalam penanganan Covid-19 di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

“Hari ini kita juga membagikan beras 10 kg kepada setiap keluarga yang terdampak Covid-19. Mudah-mudahan dapat membantu saudara-saudara kita yang sedang ke susahan,” ujarnya.

Selain Kecamatan Lubukbaja, Rudi juga melakukan kunjungan di Kecamatan Bengkong. Dalam kesempatan itu pihaknya juga sama-sama mengajak agar seluruh anggota PPKM di Kecamatan Bengkong dapat membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Sementara Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina mengatakan pemerintah terus bekerja dalam penanganan Covid-19. Karena itu pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar menjalankan dan mematuhi kebijakan dari pemerintah.

“Apa yang dilakukan pemerintah adalah agar Covid-19 tidak meluas. Alhamdulillah sekarang sudah mulai menunjukan penurunan, tapi kita tidak boleh lengah,” kata Marlin.

Editor: SR

Artikel Rudi : PPKM RT dan RW Ujung Tombak Penanganan Covid-19 pertama kali tampil pada acikepri.com.

Sayangnya, Natuna masih masuk dalam kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan angka Covid-19 masih tinggi.

Menanggapi hal itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Natuna, Boy Wijanarko, mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) masih menunggu keputusan dari pusat.

“Kita tunggu arahan lebih lanjut dari pusat,” kata Boy saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp, Kamis 5 Agustus 2021.

Boy berharap, kepada guru dan orang tua untuk bersabar.

“Pemda inginnya ya sama kembali seperti semula, anak-anak bisa beraktivitas di sekolah dan ekonomi kembali seperti semula,” ujar Boy.

Boy juga mengajak, kepada seluruh warga Natuna untuk bersama-sama berdoa agar angka Covid-19 di Natuna turun dan Natuna kembali ke zona hijau.

Tak lupa, Boy mengingatkan, warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes) dengan menerapkan 5 M.

SARWANTO

Artikel Belajar Tatap Muka, Pj Sekda Natuna Berharap Guru dan Orangtua Bersabar pertama kali tampil pada acikepri.com.

“Kalau kita lebih intens lagi ke depan, bakal semakin memperkecil penyebaran virus ini. Semangat kita semua agar terbebas dari pandemi ini, jangan sampai menurun,” ajak Amsakar saat penyerahan insentif pengurus PPKM sesi II di Pasar HBC Seiharapan, Kecamatan Sekupang, Rabu, 4 Agustus 2021.

Ia mengungkapkan, informasi dari Bapelkes bahwa pada rentan waktu antara awal Juni hingga pertengahan Juli, kondisi kian mengkhawatirkan. Namun seiring kebijakan PPKM, grafik kasus Covid-19 semakin melandai.

“Karena tinggi saat itu, kami diperintahkan oleh pak wali menyiapkan RS Darurat di Asrama Haji. Alhamdulilah, semakin ke sini semakin melandai, ramai pasien yang sembuh,” ucap dia.

Namun demikian, semua pihak tak boleh lengah. Kerja menekan pandemi ini belum selesai hingga kasusnya nihil atau tidak ada lagi.

“Jadi tidak hanya pemerintah, TNI Polri maupun Nakes. Perlu pelibatan semua pihak untuk menekan laju pandemi ini,” ujarnya.

Ia berharap, pengurus PPKM di tingkat RTRW juga meningkatkan andilnya menekan pandemi ini. Ia menyampaikan terimakasih karena selama ini pengurus PPKM telah ikut terlibat.

“Hingga saatnya, kita semua dapat melakukan aktivitas sebagaimana yang kita inginkan,” pungkasnya.

Editor: SR

Artikel Wakil Wali Kota Batam Serahkan Insentif Pengurus PPKM pertama kali tampil pada acikepri.com.

Adapun rinciannya adalah 1.500 paket beras masing-masing 10 kg senilai Rp157.500.000 dari KPw BI Kepri, 4.000 paket beras dari BMPD Kepri senilai Rp420.000.000 dan 2.500 paket beras senilai Rp251.250.000 dari bright PLN Batam.

“Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada BI, BMPD dan PLN Batam yang telah turut membantu,” kata Rudi di Dataran Engku Putri, Senin, 2 Juli 2021.

Dijelaskan Rudi bahwa Pemko Batam hanya membantu mendistribusikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Artinya bantuan tersebut tidak dihibahkan kepada Pemko Batam, karena itu akan langsung disalurkan.

Rudi berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat, khususnya bagi yang menjalani isolasi karena positif Covid-19. Di tengah keterbatasan APBD Kota Batam, pihaknya selama ini juga terus berupaya untuk mencari bantuan kepada para pelaku usaha atau juga perbankan.

“Atas nama masyarakat dan Pemko Batam, saya mengucapkan terimakasih kepada semua para donatur,” katanya.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad memberikan apresiasi kepada BI, BMPD dan PLN Batam yang turut membantu masyarakat. Terutama yang terkena dampak langsung dari penyebaran Covid-19.

“Karena dalam penanganan Covid-19 dibutuhkan kerjasama semua pihak,” kata Amsakar.

Kepala Perwakilan BI Kepri, Musni Hardi K. Atmaja mengatakan pihaknya terus berkomitmen membantu pemerintah dan masyarakat dalam penanganan Covid-19. Karena itu bantuan beras tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat.

“Mudah-mudahan 5.500 paket beras yang kami serahkan dari BI dan BMPD dapat meringkankan beban saudara-saudara kita yang kena dampak Covid-19,” katanya.

Direktur Utama baru PT PLN Batam, Nyoman S Astawa mengatakan pihaknya menyerahkan bantuan paket beras sebanyak 2.500 paket. Bantuan tersebut diserahkan kepada Pemko Batam untuk disalurkan kepada masyarakat.

Selain itu, untuk membantu meringkan beban masyarakat pihaknya mengaku juga memberikan stimulus masyarakat yang kurang mampu. Tahun 2020 digratiskan rekening listrik dan tahun 2021 diberikan diskon 50 persen.

“Semua itu kita lakukan sebagai bentuk keperdulian PLN Batam kepada masyarakat Batam. Beras yang kita serahkan ini sebanyak 1.000 paket dari perusahaan dan 1.500 paket donasi dari seluruh pegawai,” kata Nyoman.

RAMADAN

Artikel Terima Bantuan Beras, Wali Kota Batam: Akan Langsung Kita Distribusikan pertama kali tampil pada acikepri.com.

“Memang ada perdebatan PPKM dan lockdown. Tapi kan esensinya yang terjadi adalah pembatasan kegiatan ekonomi. Kami musti melakukan pembatasan, pabrik dunia usaha, restoran, warung, musti mengurangi intensitas usahanya,” kata Suahasil Nazara dalam diskusi virtual, Sabtu, 31 Juli 2021.

Kemudian, kata dia, pemerintah melihat lagi, bahwa kondisi negara memiliki lapisan masyarakat tidak sama semuanya. Di mana ada kelompok masyarakat yang masih sangat membutuhkan dukungan, miskin, rentan dan ada yang kaya.

Juga ada kelompok di perkotaan dan perdesaan yang memiliki kemampuannya ekonomi berbeda-beda. Bahkan kalau dilihat dari nilai tabungan, masyarakat dengan tabungan di bawah 10 juta sudah mulai makan tabungan. Di sisi lain, ada juga ternyata yang jumlah nilai tabungannya meningkat.

“Dalam konteks yang beragam, kemudian pemerintah menyatakan, kita membantu yang diperlukan,” ujarnya dilansir dari tempo.co, Sabtu, 31 Juli 2021 sore.

Dia menuturkan ada 6 juta keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan sekitar, tapi program keluarga harapan diberikan kepada untuk 10 juta keluarga. Artinya, pemerintah tidak hanya membantu kelompok yang ada di garis kemiskinan saja, tapi juga di atas itu.

Program kartu sembako juga untuk 18,8 juta keluarga yang di-cover. Di atas itu diberikan bantuan sosial tunai atau BST untuk 10 juta keluarga di luar kartu sembako.

Kalau masih ada yang belum dapat juga, dana desa boleh dipakai, di mana desa bisa menentukan sendiri siapa yang dianggap memerlukan di desa itu.”Di perkotaan kita cover lewat kartu prakerja dan subsidi upah. Jadi layernya itu yang kami siapkan, karena masyarakat kita ga sama semua,” kata dia.

Editor: SR

Artikel Alasan Pemerintah Pilih PPKM Dibandingkan Lockdown pertama kali tampil pada acikepri.com.

Hal itu diputuskan Bupati Natuna setelah disepakati oleh seluruh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Natuna dan Forkopimda dalam rapat yang digelar di Kantor Bupati Natuna, Rabu 21 Juli 2021.

Bupati Natuna Wan Siswandi, dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 Kabupaten Natuna masuk dalam situasi pandemi level 3, sehingga dilakukan perpanjangan PPKM itu.

“Jadi sesuai arahan presiden ada beberapa hal yang harus kita lakukan, jadi saya harap masyarakat untuk bersabar,” ucap Wan Siswandi.

Menurut Wan Siswandi, pengetatan PPKM Natuna yang dilakukan sebelumnya secara umum sangat efektif. Hal ini melihat dari penurunan jumlah pelaku perjalanan, jumlah Covid-19 Aktif, dan Bed Occupancy Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur di RSUD Natuna, maupun di tempat karantina terpadu.

Terkait perpanjangan pengetatan PPKM Natuna, tidak ada ketentuan yang dirubah di dalam surat edaran Bupati Natuna sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa Natuna masuk dalam PPKM Mikro yang sebelumnya berakhir pada Selasa 20 Juli 2021.

SARWANTO

Artikel Bupati Natuna: PPKM Diperpanjang Hingga 25 Juli 2021 pertama kali tampil pada acikepri.com.