Natuna – Bupati Terpilih boleh merombak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah dirinya di lantik sebagai Bupati.
Menurut peraturan pemerintah bahwa kepala daerah dibolehkan melantik setelah menjabat 6 bulan, baru diperbolehkan melantik OPD nya.
“Namun undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah mengecualikan asalkan ada rekomendasi dari Kemendagri,” kata Kabid Pengadaan Mutasi dan Informasi Kepegawaian, Tri Wira Hadiatma, saat dikonfirmasi, Selasa, 4 Mei 2021.
Senada dengan itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Adamsyah, menerangkan, aturan tersebut harus ada persetujuan dari Kemendagri.
“Dari Bupati ke BKSDM, BKSDM mengajukan ke Kemendagri,” ucapnya.
SARWANTO
Komentar