Jakarta – Sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak hadir memenuhi panggilan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), menuai dukungan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo menilai keputusan Firli Bahuri Cs tersebut sangat tepat.
“Kami juga mendukung KPK. Misalnya tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan kewarganegaraan itu urusan pelanggaran HAM?,” kata Tjahjo saat rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR, di gedung DPR, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021.
Seperti diberitakan, Komnas HAM memanggil para pimpinan KPK terkait polemik asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). KPK pun menanyakan dugaan pelanggaran HAM dalam tes tersebut.
Dalam raker, Tjahjo menyampaikan pengalaman ketika hendak menjadi anggota DPR pada 1985. Kala itu ada penelitian khusus (litsus) yang menurutnya hampir sama dengan TWK. Namun, kata Tjahjo, saat ini litsus lebih kompleks.
“Zaman saya litsus, dulu kan fokus PKI. Sekarang kan secara luas, secara kompleks,” ucap mantan menteri dalam negeri yang dilansir dari beritasatu.com, Jumat 11 Juni 2021.
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Cornelis mengapresiasi Tjahjo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. Hal itu terkait TWK pegawai KPK.
“Saya salut dengan menteri PAN dan RB serta kepala BKN dalam menyikapi permasalahan yang terjadi ribut-ribut 75 pegawai KPK,” ucap Cornelis.
Cornelis berbagi berbagi cerita ketika dahulu mendaftar di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN). Cornelis menegaskan ASN sepatutnya taat dan patuh terhadap negara.
“Kami dulu masuk APDN dikerjain, caranya sama. Barang ini (TWK) sudah lama. Kalau memang tidak punya loyalitas kepada negara, Anda minggir. Karena menjadi birokrasi sipil dan militer di negara manapun harus taat dan patuh pada negara,” tegas Cornelis.
“Dulu aku sakit juga masuk pegawai negeri sipil ini. Gitu juga. Ditanya mengenai radikalisme, Pancasila, ditanya agama. Mana yang Anda prioritaskan? Pilih salah satu. Ya pilih negaralah karena kita sebagai penyelenggara,” demikian mantan gubernur Kalimantan Barat tersebut.
Editor: Sarwanto
Komentar