Jakarta, Acikepri.com — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan serius akan membangun kawasan berbasis kelautan. Mengingat kondisi kepri terdiri dari 86 persen wilayah kelautan dan letak strategis di jalur perdagangan internasional.
“Dengan terbangunnya kawasan-kawasan ekonomi kelautan di kepri dapat meningkatkan ekonomi daerah dan ekonomi negara.” Harap Gubernur Kepri, Nurdin Basirun usai pertemuan di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Jumat, 25 Mei 2018.
Nurdin mengatakan pola-pola ekonomi yang dapat dikembangkan di laut kepri, diantaranya perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan industri pengolahan ikan. Juga dibidang pertambangan dan energi serta jasa kelautan, untuk wisata bahari, dengan pembangunan Kota Air di berbagai daerah.
Nurdin menambahkan, sebelumnya telah bertemu Seskab Pramono Anung, Kamis, 24 Mei 2018. Selanjutnya, 25 Mei 2018, melakukan rapat penumbuhan ekonomi Kepri yang dipimpin langsung dipimpin Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.
Menurut Nurdin, Luhut sangat mendukung program pengembangan kawasan kemaritiman di Kepri, dan menjadi harapan bangkitnya perekonomian kelautan di Kepri.
“Infrastruktur laut terus dibangun. Baik pembangunan dari APBD maupun pihak swasta dan BUMN. Ekonomi berbasis kelautan harus kita maksimalkan. Apalagi Kepri 86 persen wilayahnya laut, ucap Nurdin.”
Lanjut Nurdin, metode pengembangan wisata bahari yang dibahas pada pertemuan, salah satunya Cruise terminal yang harus dibangun di berbagai titik strategis. Pembangunan ini untuk menyediakan fasilitas bagi wisatawan yang menikmati liburan dengan yatch atau fasilitas laut lainnya.
“Batam dan Bintan perlu mengembangkan cruise terminal ini. Laman bermain Kepri untuk wisata bahari sangat luas. Karena itu, kita harap dukungan banyak pihak agar pengembangan potensi bahari semakin cepat terwujud, tutup Nurdin.”
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi serta Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo. Sejumlah Dirjen dari Kementeria Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutahan.
Hms pemprov kepri.
Komentar