BATAM, ACIKEPRI.com — Fokus Group Discussion (FGD) melaksanakan kegiatan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2007, tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional yang bekerja sama antara komite IV DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Minggu, 16 Desember 2018.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bappeda Kepri, Drs. H. Naharuddin, M. TP, Pimpinan DPRD Lingga serta para undangan lainnya.
Kepala Bappeda Kepri, Drs. H. Naharuddin, M. TP, mengatakan integrietif merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perencanaan, untuk penyusunan jangka panjang dan menengah diperlukan integrietif.
Pendekatan di perencanaan pembangunan berbeda pemprovnya, ketika melakukan implementasi berbeda dengan Kalimantan, Sumatera, Jawa di sana pendekatan secara kontinental.
“Spesipiknya antara kepri dengan provinsi lainnya berbeda, di kepri 96 persen permukaan laut sementara 4 persen daratnya, sedangkan jumlah penduduk di kepri untuk saat ini sekitar 2,3 juta penduduk,” ungkap Kepala Bappeda Kepri, Drs. H. Naharuddin, M. TP.
Kepri terdiri dari pulau-pulau kecil ada sekitar 2.482 pulau, saat ini bisa dirasakan pertumbuhan ekonomi di kepri di atas nasional .
“Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) setiap Tahun terus di evaluasi acuan nya hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), indikator atau ukuran disesuaikan dengan kondisi daerah yang ada,” tambah Naharuddin.
Kami berharap baik kota maupun provinsi bisa di akomodir untuk di masukkan pembangunan jangka panjang dan menengah, karena Batam adalah andalan investasi di sektor maritim dan pertambangan dimana pengaruh nya ke kepri sangat luar biasa, tutupnya.
Sum : Yuyun
Komentar