Jakarta – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) menyepakati langkah strategis untuk mempercepat penuntasan persoalan blank spot di wilayah perbatasan.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan teknologi satelit dan optimalisasi frekuensi 700 MHz untuk memperluas akses telekomunikasi hingga ke wilayah pelosok dan pulau-pulau terluar.
Kesepakatan itu dibahas dalam audiensi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dengan Dirjen PPI Kementerian KomDigi Wayan Toni Supriyanto di Kantor Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Menara Danareksa, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menetapkan enam lokasi prioritas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di Kepri. Enam lokasi itu tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun.
Pembangunan BTS akan melibatkan sejumlah operator telekomunikasi, yakni Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), dengan strategi pemanfaatan frekuensi 700 MHz.
Frekuensi 700 MHz dinilai memiliki keunggulan untuk memperluas cakupan layanan internet 4G/LTE dan 5G karena mampu menjangkau wilayah lebih luas dengan sinyal yang kuat. Penggunaannya juga dinilai lebih efisien dari sisi biaya karena kebutuhan jumlah BTS dapat ditekan.
Selain pembangunan BTS, pemerintah juga membahas optimalisasi Satelit Republik Indonesia (SATRIA), penguatan jaringan tulang punggung Palapa Ring, serta pengembangan teknologi berbasis satelit sebagai alternatif layanan komunikasi di wilayah yang belum terjangkau jaringan terestrial.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi komprehensif untuk menuntaskan 207 titik blank spot yang masih tersisa di Kepulauan Riau. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 titik merupakan wilayah tanpa sinyal, sedangkan 177 titik lainnya masuk kategori kualitas sinyal lemah atau poor coverage.
Dirjen PPI Kementerian KomDigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan pemerintah pusat berkomitmen mengintegrasikan teknologi mutakhir untuk mendukung pemerataan ekonomi dan peningkatan layanan publik di wilayah kepulauan.
“Upaya ini bukan sekadar pemenuhan infrastruktur, melainkan instrumen vital dalam memacu pertumbuhan investasi yang selama ini stagnan dan memastikan kesejahteraan digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar,” kata Wayan.
Konektivitas untuk Kedaulatan
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan pemerataan akses telekomunikasi di Kepri bukan hanya persoalan teknis pembangunan infrastruktur, tetapi berkaitan dengan kedaulatan wilayah perbatasan dan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.
“Konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan,” ujar Nyanyang.
Menurut dia, masih adanya wilayah yang belum memiliki akses telekomunikasi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Nyanyang mencontohkan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah yang menghadapi kendala akibat minimnya infrastruktur pendukung. Kondisi serupa juga berpengaruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ketersediaan jaringan telekomunikasi bukan lagi sekadar kebutuhan komunikasi, tetapi menjadi penunjang utama pembangunan daerah. Karena itu kami berharap percepatan pembangunan infrastruktur digital dapat menjadi perhatian bersama agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi Pemprov Kepri dan Kementerian KomDigi diharapkan mampu memastikan pendidikan di Sekolah Rakyat dan aktivitas ekonomi sekitar 78.000 nelayan yang tinggal di kawasan pesisir tidak lagi terhambat oleh keterbatasan jaringan.
“Internet memungkinkan masyarakat di pulau terjauh untuk tidak lagi harus melakukan pergerakan fisik yang melelahkan, melainkan cukup melalui pemindaian digital untuk mengakses layanan negara,” ujarnya.
Wayan mengatakan kondisi geografis Kepri yang sekitar 98 persen wilayahnya merupakan laut menjadi salah satu tantangan utama pembangunan infrastruktur digital. Kondisi tersebut menyebabkan biaya pembangunan jaringan fisik menjadi tinggi sekaligus memunculkan kesenjangan akses antara kawasan perkotaan dan daerah terluar.
“Pemerintah pusat melalui KomDigi berperan sebagai fasilitator dan akselerator bagi operator seluler untuk menembus ‘batu cadas’ hambatan geografis,” katanya.
Menurut Wayan, pemanfaatan teknologi device-to-device (D2D) dan alokasi frekuensi baru menjadi bagian dari transisi menuju sistem konektivitas yang lebih efisien dan inklusif.
“Dengan teknologi D2D dan alokasi frekuensi baru, kita sedang melakukan transisi besar dari keterbatasan fisik menuju efisiensi digital yang inklusif,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut dia, akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap pembangunan di lokasi-lokasi prioritas guna memastikan target pemerataan jaringan telekomunikasi di Kepulauan Riau dapat tercapai.
“Pemerintah akan melakukan pemantauan berkala terhadap progres di lokasi-lokasi prioritas ini untuk memastikan Kepulauan Riau menjadi provinsi yang merdeka sinyal secara utuh,” kata Wayan.
Dalam audiensi tersebut, Nyanyang didampingi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri James Simon Pattikawa serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepri Sentot Faizal. Sementara Wayan hadir bersama Direktur Akselerasi Infrastruktur Mulyadi dan jajaran tim teknis. (Sianipar)
Editor: Juliadi
Komentar