Batam, Acikepri.com – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepri, Ruslan Kasbulatov mengkritisi kewenangan pemerintah pusat terhadap BP Batam yang diduga sarat kepentingan sehingga berimbas pada pelemahan ekonomi.
Menurut Ruslan, jika pusat tidak sanggup lagi mengelola Batam, sudah saatnya pemerintah pusat menyerahkan kewenangan BP Batam pada putra daerah potensial.
“BP Batam itu bukan terminal atau pangkalan ojeknya pusat, bukan tongkrongan para pejabat. Kalau enggak sanggup membawa Batam ini keluar dari permasalahan, sebaiknya mengundurkan diri dan biarkan orang Batam sendiri yang urus,” ujar Ruslan, di Batam Selasa (20/2).
Kata Ruslan, untuk mengelola Batam khususnya di BP Batam tidak perlu orang pintar maupun pakar sekalipun. “Yang diperlukan itu putra daerah yang memahami Batam, dan pintar-pintar cari duit,” kata politisi PDIP itu.
Menurutnya, banyak putra daerah pintar-pintar yang bisa membawa ekonomi Batam kembali menggeliat dan menambah pemasukan bagi pusat.
“Biarkan putra daerah mandiri (mengelola BP Batam), tak usah digaji pusat dan bahkan bisa setor pusat,” imbuhnya
Dia lalu menyinggung wacana Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) yang kini belum terealisasikan.
Padahal kata Ruslan, KWTE ini sangat memungkin sekali ekonomi Batam kembali menggeliat dan tentunya menarik banyak devisa. Hal itu lantaran Batam juga merupakan tempat tujuan wisata favorit wisatawan asing.
KWTE yang telah lama diwacanakan ini dan bahkan juga meruakan poin menjadi kesepakatan yang dilahirkan oleh rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam pada 2017 lalu, meminta Pemko Batam agar segera merealisasikan KWTE sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah (Perda) No.3 Tahun 2003 tentang kepariwisataan.
Untuk diketahui, dalam kawasan terpadu ini keberadaan tempat hiburan dan gelanggang permainan (gelper) hingga kasino akan disatukan dalam satu kawasan yang jauh dari pemukiman warga.
Berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) milik provinsi, keberadaan KWTE ada di Pulau Rempang.(**)
Komentar