PT Karimun Granit Akhirnya Lepas Wilayah Penduduk dari Penguasaan Konsesi/IUP

0
38

KARIMUN, ACIKEPRI.com – Aksi BELA HAM yang di gaungkan oleh ratusan masyarakat Pasir Panjang, pada Kamis, 12 Maret 2020, di bilangan PT. Karimun Granit akhirnya membuahkan hasil, PT. Karimun Granit akhirnya merelakan Wilayah Konsesi/IUP nya yang masuk di Pemukiman Penduduk untuk dilepaskan.

Dari berita acara kesepakatan yang dihimpun Media ini, antara masyarakat dan PT KG berhasil membuahkan beberapa kesepakatan diantaranya:
1. PT. Karimun Granite akan melepaskan Lahan Pemukiman Warga yang masuk dalam Konsesi PT. KG sesuai dengan aturan dan perundang – undangan berlaku.
2. PT. Karimun Granite akan melaksanakan Program PPM dan Konpensasi sesuai dengan kesepakatan warga dengan Perusahaan dan melaporkan perbualannya sesuai ketentuan yang berlaku. dan
3. PT. Karimun Granite akan menjali Komunikasi dan Kerjasam yang baik dengan Masyarakat kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat.

Menanggapi hal tersebut, BOY selaku ORATOR Aksi menyatakan positif dengan hasil kesepakatan tersebut, dan untuk sementara waktu Masyarakat dapat bernafas Lega.

“Alhamdulillah, perjuangan masyarakat untuk menuntut hak – haknya selama ini tidak sia – sia, sebab pada tanggal 25 Februari 2014 yang lalu, masyarakat secara tegas telah melakukan penolakan terhadap keberadaan Kontrak Karya (Konsesi) milik PT. Karimun Granit yang berada tepat diatas Pemukiman Penduduk,” ucapnya.

Ditempat yang sama Amrullah Kadir selaku Pemegang Saham PT. KG menyampaikan bahwa antara PT. KG dan masyarakat merupakan keluarga besar, yang menurutnya masalah ini tidak perlu lagi terjadi mana kala Komunikasi dapat di jaga dengan Baik.

Hal ini di amini oleh Bapak Salam yang menyatakan akan mengembalikan tanah – tanah masyarakat namun tentu dengan tahapan – tahapan dan Proses – proses;

Sementara itu, Edwar Kelvin, R.,S.H.,M.H Kuasa Hukum yang di percayai Masyarakat menyampaikan bahwa Kesepakatan ini merupakan langkah awal untuk melindungi hak masyarakat selaku warga Negara.

“Kalau ada kesepakatan tertulis begini kan Masyarakat jadi tenang, tidak lagi dihantui rasa Takut akan belenggu Konsesi atau IUP yang di miliki Perusahaan, disini kan tempat tinggal mereka yang sudah di tinggali berpuluh tahun lamanya, tinggal kedepannya kita memperjuangkan hal – hal teknis saja seperti pendataan tanah – tanah warga” Angguk Rian Pratama,SH Rekan Edwar menyetujui Pendapatnya tersebut.

Edwar melanjutkan, bahwa Kesepakatan ini akan disampaikan ke Pimpinan DPRD Karimun untuk dapat ditindak lanjuti, sebab pada Selasa, 10 Maret 2020 lalu, para pihak sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat dimana Pimpinan DPRD yang di pimpin oleh Wakil Ketua II Rasno bersedia akan mengeluarkan Rekomendasi dengan berkoordinasi kepada Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan ESDM terkait permasalahan yang tengah di hadapai masyarakat.

“Saya sudah menyampaikan hasil Kesepakatan ini kepada Pimpinan DPRD dan Anggota Komisi II dan III yang pada saat ini mereka sedang berada di Ibu Kota untuk berkoordinasi dengan kementerian Terkait, mari sama – sama kita doakan agar semuanya dapat diselesaikan dengan baik.”

Dari pantauan Media ini, Pergerakan Aksi bermula pada saat PT. Karimun Granit mendapat Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan PRODUKSI, yakni IUP Nomor 2734/KPTS-18/IX/2018, IUP Nomor 2735/KPTS-18/IX/2018, IUP Nomor 2735/KPTS-18/IX/2018 yang di keluarkan pada tanggal 06 September 2018, dimana atas keluarnya IUP tersebut telah mengancam kedudukan masyarakat Pasir Panjang + 835 KK dan di taksir memiliki 2.505 penduduk, yang sebelumnya antara Para Pihak telah pernah di dudukkan di intansi – instans Terkait, mulai dari Kecamatan, ESDM Kabupaten sampai ketingkat DPRD 2 hari yang lalu. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.