Natuna – Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Defrizal, menjelaskan perihal keberangkatan Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal ke Tanjungpinang lalu.
Defrizal menyampaikan, keberangkatan Bupati yang didampingi Ketua Penggerak PKK Kabupaten Natuna dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Natuna sudah lama ditunggu, terutama oleh pihak Pemprov Kepulauan Riau, namun mengingat kondisi terkini, Bupati Natuna lebih memilih tetap berada di daerah.
“Mengingat keterbatasan transportasi yang belakangan ini terjadi untuk membatasi mobilisasi manusia ke dalam maupun luar daerah,” kata Defrizal saat dikonfirmasi, Selasa, 2 Juni 2020.
Bupati Natuna beserta rombongan memanfaatkan peluang keberangkatan MV Indra Perkasa (Kapal Cepat Pemda Natuna) yang direncanakan Docking (perbaikan/perawatan rutin) di Tanjungpinang, untuk menghadiri beberapa agenda penting di Provinsi Kepri.
Namun Defrizal juga menegaskan bahwa keberangkatan rombongan dengan tujuan Tanjungpinang, Senin, 1 Juni 2020 Transportasi, sudah memenuhi standar protocol kesehatan Pasca Pandemik Covid-19, baik persyaratan administrasi maupun pengecekan kesehatan terlebih dahulu.
Adapun salah satu agenda keberangkatan tersebut diantaranya adalah untuk menandatangani Berita Acara Bantuan yang telah disalurkan sebelumnya, serta Penyerahan Bantuan sarana pelayanan dalam pencegahan Covid -19 yang harus didistribusikan secepatnya ke daerah, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh para tenaga medis di seluruh kecamatan.
Terakhir Defrizal juga menerangkan bahwa setelah menghadiri penyerahan bantuan tersebut, Bupati Natuna dan rombongan secepatnya kembali ke daerah, untuk mengakomodir pendistribusian bantuan tersebut, mengingat Kepala Daerah merupakan penanggungjawab/Ketua Pelaksana Satuan Tugas Pencegahan Covid -19 di daerah.
Menyikapi kegaduhan yang terjadi di masyarakat, Bupati Natuna atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna berharap agar segenap masyarakat dapat tetap menjaga iklim social yang kondusif, dan memahami bahwa hal ini tidak lain merupakan bentuk tanggungjawab kepala daerah kepada masyarakat, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid -19 di daerah.
SARWANTO
Komentar