oleh

Ombudsman: Pelayanan Publik Wajib Diberikan Kepada Siapa Saja, Baik Divaksin Maupun Tidak

Batam – Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau, Lagat Parroha Patar Siadari menyorotu Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres Nomor 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Salah satu yang menjadi sorotannya ialah warga yang tidak divaksin akan dikenakan sanki termasuk mengenai pelayanan publik. Terkait itu, menurutnya pelayanan publik wajib diberikan kepada siapa saja, baik bagi yang telah divaksin maupun tidak divaksin.

“Perpres itu memang wajib, tetapi jika dikaitkan dengan pelayanan pemberian layanan publik itu keliru, tak boleh maka dari itu saya surati Bupati Bintan dan Wali Kota Tanjung Pinang, hingga Gubenur. Tidak boleh ada kewajiban penolakan bagi yang tidak divaksin,” kata Lagat, dalam konferensi pers di Graha Pena, Batam Center, Selasa, 15 Juni 2021 kemarin yang dilansir dari kepripedia.com.

Kata dia, jika ada warga yang tidak mau divaksinasi jangan sampai ditakut-takuti dengan Kepres tersebut sehingga warga bersedia.

“Janganlah demikian, untuk mencapai target rangkul warga kuatkan di tingkat RT/RW berikan edukasi tugaskan setiap orang turun ke RT. Dengan begitu target akan tercapai dan tepat sasaran,” katanya.

Dia menyebut untuk optimalkan vaksinasi, mengurai kerumunan di lokasi, pemerintah harus berinisiatif untuk turun ke tingkat RT dan berikan layanan yang dinilai lebih efektif.

“Jadi tidak satu titik saja, turun ke tingkat RT/RW ditugaskan satu orang petugas dokter. Dengan demikian akan optimal pencapaian vaksinasi,” tutupnya.(Sar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

News Feed