oleh

Sekda Natuna Pimpin Rakor Evaluasi Percepatan Pembangunan SPPG Terpencil

Natuna – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Percepatan Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Terpencil di Kabupaten Natuna. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Senin, 22 Desember 2025 kemarin.

Rapat koordinasi tersebut digelar dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah terpencil, sekaligus sebagai forum evaluasi terhadap progres pembangunan serta kesiapan operasional SPPG Terpencil di Kabupaten Natuna.

Dalam arahannya, Sekda Natuna Boy Wijanarko Varianto menegaskan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah agar pembangunan SPPG Terpencil dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Menurutnya, SPPG merupakan elemen strategis dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak yang berada di daerah terpencil.

“Pembangunan SPPG Terpencil tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan sistem, pengelolaan, serta mekanisme pelaksanaan Program MBG secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat antar OPD,” tegas Boy.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperida) Kabupaten Natuna, Moestofa Albakry, menyampaikan laporan terkait progres pembangunan SPPG Terpencil. Laporan tersebut mencakup perkembangan fisik pembangunan, kesiapan sarana dan prasarana pendukung, serta tahapan lanjutan yang perlu segera ditindaklanjuti.

Selain itu, sejumlah perangkat daerah terkait juga menyampaikan laporan teknis, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Laporan tersebut meliputi mekanisme pelaksanaan Program MBG pada SPPG Terpencil, kesiapan sumber daya manusia dan sistem layanan, hingga pola pengelolaan SPPG agar dapat beroperasi secara optimal di wilayah terpencil.

Beberapa poin utama yang dibahas dalam rapat meliputi perkembangan pembangunan SPPG Terpencil, mekanisme pelaksanaan Program MBG oleh satuan tugas terkait, kesiapan sistem layanan dan pengelolaan, serta langkah-langkah percepatan yang harus dilakukan oleh masing-masing OPD. (Sar)

Editor: Sarwanto

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *