Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkuat koordinasi dalam penanganan banjir dengan menyinkronkan data, pembagian wilayah kerja, serta langkah tindak lanjut di lapangan.
Koordinasi tersebut dipimpin Wali Kota Batam sekaligus ex-officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam Rapat Koordinasi Antisipasi dan Pengendalian Banjir Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Kamis, 1 Oktober 2026.
Rapat turut dihadiri Wakil Wali Kota Batam sekaligus ex-officio Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, perwakilan BP Batam, serta camat dan lurah se-Kota Batam.
Amsakar mengatakan, penanganan banjir merupakan salah satu dari 15 program prioritas pemerintahannya bersama Li Claudia. Karena itu, penanganan banjir harus dilakukan secara terukur, berkelanjutan, dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Cerita soal banjir ini menjadi bagian dari program prioritas kami. Kami sengaja mengumpulkan rekan-rekan teknis untuk memperbincangkan empat hal kunci: identifikasi titik prioritas, pemetaan kondisi yang ada, sinkronisasi pembagian tugas antara Pemko dan BP Batam, serta langkah konkret tindak lanjutnya,” kata Amsakar.
Ia menegaskan, hal terpenting dari rapat tersebut adalah memastikan adanya rencana aksi dan tindak lanjut yang benar-benar dilakukan di lapangan.
Amsakar juga meminta camat dan lurah terus memperbarui pemetaan kondisi banjir di wilayah masing-masing secara akurat. Data tersebut nantinya disampaikan kepada dinas teknis sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran.
Dalam rapat tersebut tercatat sebanyak 167 titik banjir di Kota Batam yang masuk dalam peta penanganan. Dari jumlah itu, sebanyak 33 titik menjadi tanggung jawab BP Batam, sementara titik lainnya ditangani Pemko Batam.
Menurut Amsakar, pembagian wilayah kerja antara Pemko Batam dan BP Batam harus dibuat secara jelas. Hal itu penting agar penanganan di lapangan tidak tumpang tindih dan tidak ada wilayah yang justru luput dari penanganan.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Bengkong Swadebi. Kawasan tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah kendaraan terseret arus saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Secara teknis, kawasan Bengkong Swadebi merupakan wilayah yang relatif rendah dan menjadi titik pertemuan aliran air dari tiga wilayah. Salah satu aliran dengan debit terbesar berasal dari kawasan Cahaya Garden.
Sebagai langkah penanganan, Pemko Batam bersama BP Batam menyepakati pembangunan kolam retensi dan rumah pompa di bagian hilir kawasan tersebut. Infrastruktur itu diharapkan mampu menampung sekaligus mengatur aliran air secara lebih terintegrasi.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra menekankan pentingnya evaluasi berkala dan penyamaan data dalam penanganan banjir.
Menurutnya, kondisi wilayah Batam terus mengalami perubahan seiring perkembangan kawasan permukiman. Karena itu, data mengenai titik banjir harus terus diperbarui agar langkah penanganan tetap sesuai dengan kondisi terkini.
“Data awal yang dihimpun dari lapangan terus dinamis seiring berkembangnya kawasan permukiman. Karena itu, evaluasi terhadap titik yang sudah ditangani tahun lalu harus memastikan tempat tersebut benar-benar bebas banjir,” ujar Li Claudia.
Ia menambahkan, penanganan kawasan permukiman padat yang berada di wilayah cekungan akibat perkembangan pembangunan sebelumnya membutuhkan proses serta intervensi teknis yang matang.
Di akhir rapat, Amsakar meminta seluruh jajaran memperkuat publikasi dan transparansi informasi mengenai penanganan banjir. Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui langkah yang sedang maupun akan dilakukan Pemko Batam bersama BP Batam.
Selain persoalan banjir, camat dan lurah juga diminta menyusun neraca persoalan lingkungan secara rutin. Neraca tersebut mencakup berbagai persoalan di wilayah, mulai dari jalan berlubang hingga penerangan jalan.
Data tersebut diharapkan menjadi dasar untuk mempercepat identifikasi persoalan sekaligus menentukan langkah penanganan di masing-masing wilayah Kota Batam. (Dody)
Komentar