Natuna – Bupati Natuna Wan Siswandi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, di ruang rapat cempaka putih rumah Dinas Bupati Karimun, Senin, 9 September 2022.
Rakor tersebut diikuti oleh seluruh Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepri. Hal ini dilakukan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, mengundang Bupati dan Wali Kota dari seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri untuk mengadakan rapat koordinasi (rakor) tingkat kepala daerah.
Dalam rapat koordinasi, secara umum, Ansar bersama kepala daerah maupun perwakilan dari setiap kabupaten dan kota membahas tentang isu-isu terkini yang berkembang di Provinsi Kepri dan pengkoordinasian untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kepri.
Kegiatan di pimpin oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Gubernur Kepulauan Riau Heri Mokhrizal.
Dirinya mengatakan, penanganan inflasi yang terjadi di Kepri dan Daerah Kabupaten/Kota di Kepri khususnya harus mendapat perhatian khusus, oleh karena itu dirinya meminta Bupati/Wali Kota memperhatikan produk pangan strategis yg sensitif terjadinya inflasi seperti cabe, bawang merah dan lain-lain, dan segera mengambil langkah-langkah strategis.
Selain itu Heri Mokhrizal menyampaikan menyalurkan Dana DAK dan Dana Pembantu, Dana Desa yang mendapat hambatan segera harus di selesaikan.
“Selain itu mengenai penyaluran dana DAK, Dana Pembantu dan Dana Desa yang masih terhambat harus segera kita cari solusinya agar masalah ini segera terselesaikan selian itu masalah Bantuan Sosial 2% dari Dana Transfer Umum sebagaimana amanat PMK Nomor 134/PMK.07/2022. Agar benar-benar dilaksanakan dalam 3 bulan ini, dan khusus Natuna 2%,” ucapnya.
Asisten Pemerintah dan Kesra Gubernur Kepulauan Riau Heri Mokhrizal menyampaikan mengenai penambahan bulan imunisasi dan melakukan perhatian masalah pecepatan digitalisasi keuangan.
“Kita akan melakukan penambahan Bulan Imunisasi sampai akhir bulan September agar betul-betulĀ di laksanakan Bupati/Wali Kota mengingat masih ada beberapa Kabupaten/Kota yg belum 100%, hingga saat ini Natuna sudah 94% , selain itu masalah pecepatan digitalisasi keuangan agar menjadi perhatian Kepala Daerah bersama TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah),” pungkasnya.
SARWANTO
Komentar