Bupati Natuna Hadiri Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia

0
38
Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, Walikota Batam, Muhammad Rudi, Kapolres Natuna, AKBP Nugroho Dwi Karyanto. foto (ist)

NATUNA, ACIKEPRI.com — Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.

Rakornas tersebut digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul Internasional Convention Centre (SICC) Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu, 13 November 2019.

Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 3000 peserta yang terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD tingkat I dan II, Pangdam, Korem, Kapolda, Kajati, Dandim, Kapolres dan Kajari se-Indonesia itu, dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal bersama Walikota Tanjungpinang, Syahrul. foto (ist)

Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan, kegiatan ini untuk mensinkronisasikan visi misi dan rencana pembangunan 5 tahun kedepan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Sehingga ada keselarasan program antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tingkat I dan II, dalam menyusun dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Joko Widodo, menyebut, ada 5 program prioritas pada periode kepemimpinannya bersama KH. Ma’ruf Amin untuk 5 tahun mendatang.

Diantaranya yang pertama yaitu Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM), Kesehatan dan Pendidikan. Kedua Pembangunan Infrastruktur, ketiga Penyegaran Regulasi, keempat Reformasi Birokrasi dan terakhir Transformasi Ekonomi.

Jokowi menerangkan, bahwa kelima program prioritas pembangunan nasional tahun 2020-2024 itu, ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia Maju.

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal berdiskusi dengan Walikota Tanjungpinang, Syahrul. foto (ist)

Sementara itu, Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, mengaku sangat mendukung adanya Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda oleh Kemendagri RI.

Menurutnya kegiatan itu dapat menjadi acuan bagi setiap Pemerintah Daerah, khususnya bagi Kabupaten Natuna, untuk menyusun program kerja yang mengerucut pada 5 program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Hamid menyebutkan, Pemerintah Daerah bersifat Otonomi, namun semua terikat dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga harus tetap ada keselarasan mengenai program-program disetiap Pemerintahan Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat.(hms)

SARWANTO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.