Soal Pembentukan Provinsi Tapanuli, Bupati, dan DPRD: Sudah Saatnya Dimekarkan

0
55

TARUTUNG, ACIKEPRI.com  – Gayung bersambut upaya pembentukan Provinsi Tapanuli dilontarkan beberapa tokoh politik dan tokoh pemuda di Tapanuli Utara, Sumatera Utara pasca ulasan menohok seorang ulama Sumatera Utara, H Miftahul Chair atau Ustaz Miftah yang viral di media sosial.

Di dinding akun Facebooknya, Sabtu 11 Januari 2020, ustaz bersuku Melayu itu menulis status, bahwa Provinsi Tapanuli (Tanah Batak) jangan ditunda lagi.

“Saya berharap Provinsi Tapanuli segera dibentuk. Dengan semangat sosial, budaya dan nasionalisme insya Allah menjadi bagian wilayah Indonesia yang lebih indah dengan pariwisata yang menawan dan mengagumkan jika pemekaran ini terwujud,” tulisnya.

Dia mengatakan orang Aceh sudah punya provinsi sendiri, orang Padang juga sudah punya, orang Papua, orang Jawa, Orang Maluku dll masing-masing sudah punya Provinsi sendiri. Tinggal Tanah Batak, harus ada Provinsi sendiri. Tetap semangat saudara-saudaraku.

“Kita rindu memandang tanah batak kelak seindah pariwisata luar negeri yang indah, permai nan damai. Saya optimis. Mohon status ini dibagikan sebanyak-banyaknya,” katanya dalam status yang menyedot perhatian ribuan netizen.

Menyikapi status seorang ulama Islam itu, Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Poltak Pakpahan, mengatakan sudah saatnya pemekaran direalisasi untuk memuluskan misi negara menjadikan Danau Toba satu destinasi unggulan.

“Pemekaran Protap suatu hal yang sangat penting, agar seiring dengan misi Presiden menjadikan Danau Toba salah satu destinasi wisata unggulan,” kata Poltak, Rabu 15 Januari 2020.

Dia berharap dukungan semua komponen berjibaku mendukung cita-cita mulia itu. “Sudah selayaknya semua komponen, pemerintah dan DPRD serta tokoh masyarakat sama-sama mendukungnya, karena tujuannya mensejahterakan semua lapisan masyarakat dari semua suku dan agama di Tapanuli,” katanya.

Poltak memastikan pemerintah pusat akan sangat setuju pembentukan Provinsi Tapanuli. Diinformasikannya bahwa pemekaran itu hanya tinggal proses penetapan anggaran.

“Sebenarnya Presiden tidak keberatan, hanya moratorium belum dicabut, karena masih menghitung pertambahan anggaran yang diperuntukkan untuk pemekaran tersebut,” urai Poltak.

Tanggapan serupa diutarakan Nikson Nababan, Bupati Tapanuli Utara saat diwawancara Tagar lewat telepon seluler.

Sudah saatnya permohonan ini diaminkan Bapak Presiden Joko Widodo

Nikson mengatakan usulan pemekaran lima kabupaten jadi satu provinsi sudah masuk ke DPR RI jauh sebelum moratorium berlaku.

Ke lima kabupaten itu adalah Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, Samosir dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

“Dan usulan itu juga sudah masuk di DPR RI, sebelum moratorium berlaku. Dan moratorium pembentukan Provinsi Tapanuli belum dicabut sampai sekarang. Artinya persetujuan perjuangan masyarakat terkait pembentukan tersebut berhenti sementara, sedangkan DPRD tingkat kabupaten dan provinsi sudah setuju,” kata Nikson.

Secara terpisah, Rijon Manalu aktivis perjuangan pembentukan Provinsi Tapanuli dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Tapanuli Utara berharap sama pemekaran itu jadi perhatian Presiden RI.

“Provinsi Tapanuli adalah aspirasi dan perjuangan masyarakat yang cukup panjang, sebagai Ketua GAMKI Taput meminta Presiden memberikan perhatian agar mewujudkan cita-cita luhur masyarakat Tapanuli, sebagai catatan sejarah bahwa Tapanuli menjadi satu-satunya eks keresidenan yang belum menjadi provinsi,” kata pria setengah baya yang pernah tercatat aktivis keras memperjungkan Provinsi Tapanuli itu.

Dia membeberkan bahwa konsep pembentukan Provinsi Tapanuli sudah ditangani Kementerian Dalam Negeri dengan komisi II DPR RI.

“Proses pembentukan Protap sudah di ranah Kemendagri dan Komisi II DPR RI, maka menjadi penting agar Bapak Presiden benar-benar memberikan kesempatan emas bagi lahirnya Provinsi Tapanuli,” harap Rijon Manalu.

Jan Piter Lumbantobing, 73 tahun, tokoh adat asli Silindung dari Raja Bius kenegerian Siwaluompu Kecamatan Tarutung berharap semua desakan itu didengar pemerintah pusat.

Pria yang akrab dengan sebutan Golap Tobing menjelaskan, riwayat lima kabupaten sudah layak jadi Provinsi Tapanuli sebab dilatarbelakangi sejarah Keresidenan Tapanuli sejak zaman Belanda.

“Demi mewujudkan kesejahteraan yang lebih maju dan pemerataan pembangunan di wilayah Danau Toba, sudah saatnya permohonan ini diaminkan Bapak Presiden Joko Widodo,” katanya.(tagar.id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.