Kadisnaker Bintan: Usulan UMK Buruh Akan Diusulkan Walaupun Tidak Ada Kenaikan

0
31

Bintan – Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Tenaga Kerja sebagai Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Bintan, mengatakan usulan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja itu, akan diteruskan meskipun nantinya besaran UMK 2021 tetap sama dengan sebelumnya atau tidak akan ada kenaikan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bintan,Indra Hidayat mengatakan dalam rapat bersama Apindo menyampaikan, bahwasannya dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini, Tidak bisa melihat satu sektor saja tapi melihat sektor lainnya. Seperti sektor pariwisata, telah diketahui bersama-sama, menjadi sektor paling berdampak pada saat ini. Sangat begitu drop bahkan terjun bebas dengan jumlah karyawan yang banyak di PHK dan dirumahkan.

Bahakan, lanjut Indra, sebenarya pengusaha bahakan meminta UMK 2021 itu tidak tetap, tetapi turun dari UMK 2020, akibat kondisi usaha yang saat ini sepi dan bahakan separuh mati.

“bahakan hingga saat ini, sudah 4.500 karyawan yang bekerja di sektor tersebut dirumahkan dan 2.000-an lainya di PHK. Ini menjadi catatan bersama yang harus menjadi pertimbangan,”ujar Indra, dilansir dari presmedia.id, Sabtu, 7 November 2020.

Dilain sisi, serikat buruh mengusulkan UMK 2021 sebesar Rp 3.772.457 atau naik Rp 123 ribu lebih dari UMK sebelumnya. Dasar mereka mengusulkan kenaikan UMK itu adalah perbandingan KLH antara 2019 dan 2020.

Perlu diketahui bahwa KHL yang dibahas oleh DPK pada tahun ini tidak memenuhi persyaratan yang ada. Karena baru dilakukan survei sebanyak 2 kali atau 2 triwulan yaitu periode Maret dan Juli.

Seharusnya harus dilakukan survei triwulan terakhir yaitu Oktober namun dikarenakan refocusing anggaran dan penyesuaian anggaran maka survei itu tak dapat dilakukan.

Maka Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) itu diambil karena menteri sudah melihat kondisi hari ini di seluruh daerah tidak ada yang melakukan survei secara sempurna.

Lalu tahun ini menjadi 5 tahun sebagai waktu untuk peninjauan kembali KHL dan tidak berpatokan lagi pada PP 78. Karena PP itu harus ada surat edaran menteri yang menyampaikan pertumbuhan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada secara nasional. Tapi surat edaran itu tidak keluar.

Nah, karena kondisi pandemi yang merupakan bencana dan wabah di Indonesia maka ada dekresi yang dikeluarkan menaker dalam bentuk surat edaran penetapan upah minimum 2021.

“Meskipun demikian, sesuai tatib rapat pengupahan kabupaten. Usulan UMK dari serikat pekerja akan disampaikan ke pimpinan selaku pengambil kebijakan dalam hal ini Pjs Bupati Bintan,”.

“Lalu memberikan rekomendasi itu ke Gubernur Kepri dan selanjutnya Gubernur Kepri yang melakukan penetapan UMK nantinya pada 20 November mendatang,” jelasnya.

Indra menambahkan pemerintah juga tidak mengambil kebijakan disatu sisi yang menguntungkan bagi pengusaha. Walaupun nantinya UMK 2021 akan tetap besarannya dengan tahun ini. Para pekerja tetap diperhatikan oleh pemerintah karena pemerintah akan melakukan langkah-langkah ekonomi dengan bantuan subsidi upah.

“Ini yang harus dilihat jangan tidak dilihat. Kalau tahun lalu ada kenaikan UMK wajar karena tidak ada subsidi upah. Kalau sekarang diberikan subsidi upah sebesar Rp 600 ribu setiap bulannya bagi pekerja yang upahnya dibawah Rp 5 juta,”ucapnya. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.