Natuna – Adanya dukungan dana dari Japan Internasional Coopration Agency (JICA) sekitar Rp400 miliar, membuat Pemerintah RI, menjadikan prioritas pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, menjadi satu kawasan mumpuni di bidang kemaritiman.
Hal itu disampaikan wakil Bupati Natuna Rodhial Huda saat dikonfirmasi wartawan usai melakukan penyambutan jemaah haji Natuna di mesjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, pada Kamis, 6 Juli 2023.
Dikatakannya, SKPT Selat Lampa akan dikembangkan dengan berbagai fasilitas memadai, mengingat fasilitas yang ada masih serba tanggung. Contohnya, cold storage hanya 200 ton, dermaga hanya beberapa ratus meter.
“Fasilitas harus dibangun untuk mendukung program penangkapan terukur Pemerintah RI, khususnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711,” ucapnya.
Pemerintah akan membuat keputusan bahwa siapapun menangkap ikan di WPP 711, harus bongkar muat di Natuna.
“Kalau fasilitas (SKPT) masih seperti itu, walau disuruh orang tidak akan mau datang. Maunya kita seperti di Jepang supaya harga ikan tinggi,” sebutnya.
Sebelumnya, muncul rencana Pemerintah RI untuk merelokasi Faslabuh TNI AL karena berdekatan dengan kawasan SKPT.
“Awalnya (Faslabuh AL) mau direlokasi tapi tak jadi, karena sudah menelan anggaran Rp300 miliaran katanya. Jadi diputuskan kesejahteraan dan pertahanan berjalan berdampingan, TNI AL mengembangkan dirinya ke kanan dan Sabang Mawang, sedangkan SKPT ke kiri,” ungkap Rodhial.
Makanya kemarin staf ahli dari Kemenko Maritim bersama Bappenas, melakukan peninjauan langsung ke Selat Lampa.
Rodhial menambahkan, rencana pengembangan SKPT dan Fasilitas TNI AL di Natuna, akan dimatangkan dalam rapat pada 24 Juli 2023 mendatang dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
“Semoga berjalan sesuai keinginan kita, sehingga ada penyerapan tenaga kerja bagi daerah,” tutupnya.(Sar)
Editor: Sarwanto
Komentar