Natuna Butuh Pemimpin dengan Pola Pembangunan Khusus, Bukan Sekadar Alasan Kurangnya Transfer dari Pusat

Natuna – Kepala daerah di Natuna seharusnya memahami dan bertanggung jawab atas pembangunan di wilayah perbatasan ini.

Selama ini, banyak kepala daerah yang beralasan bahwa kurangnya transfer dana dari pusat menyebabkan minimnya pembangunan di Natuna.

Namun, alasan ini tidaklah tepat. Sebagai pemimpin yang diberi amanah oleh rakyat, mereka harus memiliki strategi khusus untuk mensejahterakan rakyatnya, termasuk dalam pembangunan infrastruktur.

Cen Sui Lan, politikus Partai Golkar yang saat ini menjadi anggota DPR RI sebagai Wakil Rakyat Provinsi Kepulauan Riau, menyampaikan pandangannya pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Menurutnya, Kabupaten Natuna adalah wilayah perbatasan negara dengan banyak pulau yang harus dijaga dan rakyatnya harus disejahterakan. Dengan sumber daya alam yang melimpah, potensi Natuna seharusnya lebih dikembangkan dan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat.

“Menetapkan visi dan misi jangka panjang untuk pembangunan Natuna, termasuk infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, adalah suatu keharusan. Memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi harus lebih digencarkan. Tidak bisa hanya mengandalkan APBD yang ada. Jika kita hanya mengandalkan APBD, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat, mutu pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia tidak akan bisa dicapai secara maksimal,” ujar Cen Sui Lan.

Dia melanjutkan, untuk mendapatkan anggaran dari pusat, daerah seperti Kabupaten Natuna yang memiliki potensi besar harus lebih rajin memperkenalkan diri kepada Pemerintah Pusat, baik di DPR RI maupun kementerian-kementerian.

Oleh karena itu, Cen Sui Lan bersama Jarmin Sidik, yang telah dipercaya oleh Partai Golkar dan Gerindra untuk maju sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Natuna tahun 2024, berkomitmen untuk menyusun program yang menyangkut Kabupaten Natuna dengan baik.

Tujuannya agar pemerintah pusat lebih mudah dalam membangun hal-hal penting untuk menjaga kedaulatan negara. Tidak hanya pembangunan wilayah pertahanan, tetapi juga pembangunan lainnya seperti bandara, pelabuhan, dan perusahaan-perusahaan yang akan masuk ke Natuna.

“Tentu hal itu bisa memberikan kesejahteraan bagi penduduk yang ada di Natuna,” pungkasnya. (Why/Sar)

Editor: Sar