Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam Inpres yang diterbitkan pada 22 Januari 2025 tersebut, total anggaran yang dipangkas mencapai Rp306,69 triliun.
“Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun,” tertulis dalam dokumen Inpres yang dilansir dari gotvnews.co.id, pada Jumat, 24 Januari 2025.
Pemangkasan anggaran meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun dari total belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun.
Inpres ini ditujukan kepada para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga non-kementerian, gubernur, bupati, dan wali kota.
Mereka diinstruksikan untuk meninjau ulang anggaran masing-masing guna menciptakan efisiensi dalam belanja operasional maupun non-operasional, termasuk belanja perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, serta pengadaan peralatan.
Namun, belanja pegawai dan bantuan sosial dikecualikan dari pemangkasan ini.
Presiden juga menggarisbawahi bahwa para menteri wajib menyampaikan rencana efisiensi anggaran kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 14 Februari 2025.
Sementara itu, gubernur dan kepala daerah diminta untuk memangkas belanja seremonial, perjalanan dinas hingga 50 persen, serta honorarium yang tidak memiliki output terukur.
Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan, yakni 22 Januari 2025.
Kebijakan efisiensi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada keberlanjutan pengelolaan keuangan negara, khususnya di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat perekonomian nasional. (An)
Editor: Sar
Komentar