Natuna – Lemahnya perekonomian di Kabupaten Natuna akibat efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Daerah.
Tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan pembayaran pihak ketiga yang tersendat pada tahun 2024 semakin memperlambat perputaran ekonomi di Natuna.
Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau, Arizki, saat dikonfirmasi pada Jumat, 28 Februari 2025, menyoroti minimnya transfer dana dari pusat yang membuat Natuna sangat bergantung pada pendapatan dari sektor perusahaan Silika.
“Ini sudah menjadi PR bersama. Saya berharap organisasi wartawan di Natuna, baik PWI, PJN, maupun IJTI, ikut andil dalam persoalan ini. Jika hanya Pemerintah Daerah yang memikirkan tanpa dibantu oleh wartawan dalam memberitakan edukasi kepada masyarakat, dikhawatirkan akan muncul isu liar yang bisa memicu gejolak,” ujar Arizki.
Lebih lanjut, Arizki menyampaikan rencananya untuk segera bertemu dengan organisasi wartawan lainnya, yaitu PJN dan IJTI, guna menyatukan persepsi dan bersinergi dengan Pemerintahan Bupati Natuna Wan Siswandi dan Wakil Bupati Jarmin Sidik.
Setelah mencapai kesepahaman, tiga organisasi wartawan ini akan melakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah. Arizki berharap sinergi ini dapat membantu menemukan solusi bagi minimnya anggaran APBD Natuna.
“Pemerintah akan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, sementara wartawan memberitakan kondisi yang ada secara aktual. Dengan begitu, pemberitaan liar dan hoaks dapat dicegah,” pungkasnya. (Why/Sar)
Editor: Sar
Komentar