Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan proyek fisik dan realisasi 15 program prioritas dalam Apel Gabungan Pegawai Pemerintah Kota Batam yang digelar di Dataran Engku Putri pada Senin, 5 Mei 2025.
Apel tersebut juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam.
Dalam arahannya, Amsakar menyampaikan bahwa memasuki bulan kelima tahun anggaran 2025, progres proyek fisik semestinya telah mencapai 36 persen.
Ia menegaskan perlunya langkah percepatan agar pelaksanaan proyek tidak terhambat dan tidak menimbulkan persoalan menjelang akhir tahun.
“Kita tidak ingin ada proyek yang tertunda atau menimbulkan masalah baru. Semua kegiatan yang belum dilaksanakan atau capaiannya masih rendah harus segera dipercepat,” tegas Amsakar.
Selain percepatan proyek, Amsakar juga menyoroti pentingnya menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun sebelumnya. Ia meminta seluruh jajaran Pemko untuk tidak menunda penyelesaian permasalahan yang telah diidentifikasi.
“Jangan ada yang menabung masalah. Jika ada yang harus diselesaikan, segera selesaikan. Jika ada yang harus dibayar, segera dibayar. Jika ada yang perlu ditagih, segera ditagih,” ujarnya.
Terkait program prioritas, Amsakar menegaskan komitmennya terhadap 15 program unggulan Pemko Batam, khususnya tujuh program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Ketujuh program tersebut antara lain penyediaan air bersih, penanganan banjir, bantuan seragam dan SPP sekolah, insentif bagi lansia, bantuan UMKM, serta beasiswa bagi anak-anak kurang mampu.
“Semua program prioritas ini harus segera disiapkan dan direalisasikan. Ini adalah komitmen kami kepada masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Amsakar juga menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN). Ia mengapresiasi 95 persen pegawai yang telah bekerja keras, namun menyoroti sekitar 5 persen yang dinilai masih bermasalah dan menjadi sorotan publik.
“ASN wajib terikat dengan ketentuan yang ada. OPD harus memonitor para pegawainya. Kita harus menyelamatkan nama baik institusi Pemko Batam dan memberikan contoh yang baik,” pungkasnya. (Ilham)
Editor: Sar
Komentar