Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan memperkuat pengendalian arus masuk penduduk secara terukur, termasuk melalui pemantauan di pintu masuk utama seperti Pelabuhan Batuampar dan Sekupang.
Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Sinkronisasi Data Kependudukan yang dipimpin Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, di Kantor BP Batam, Batamcenter, Jumat, 24 April 2026 malam.
Meski demikian, penerapan teknis kebijakan tersebut belum dapat dipastikan apakah akan mengadopsi pola seperti Peraturan Daerah Kependudukan (Perdaduk) yang pernah diberlakukan di Batam pada awal tahun 2000-an.
Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah pemetaan mobilitas penduduk guna mendukung stabilitas ketenagakerjaan di daerah tersebut.
Li Claudia Chandra menjelaskan, komposisi tenaga kerja di Batam saat ini menunjukkan dinamika yang perlu dikelola secara cermat dan berbasis data akurat.
“Data tenaga kerja ini harus dipahami secara utuh. Dengan data yang valid, kita dapat merancang program yang tepat, baik untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal maupun menjaga keseimbangan kebutuhan industri,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, jumlah tenaga kerja dengan KTP luar Batam mencapai 199.473 jiwa, sementara tenaga kerja ber-KTP Batam sebanyak 177.830 jiwa.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan pasar kerja sekaligus memastikan peluang kerja bagi masyarakat lokal tetap terbuka.
Selain itu, penataan data kependudukan dinilai memiliki kaitan erat dengan perencanaan jangka panjang, mulai dari sektor pendidikan hingga kesiapan memasuki dunia kerja.
Kebutuhan fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas, harus disusun berdasarkan data kelahiran yang akurat agar selaras dengan proyeksi tenaga kerja di masa mendatang.
“Dengan data yang akurat, kita bisa menghitung kebutuhan dari hulu ke hilir, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga dunia kerja,” tambahnya.
Ia juga mendorong kolaborasi seluruh perangkat daerah agar penataan data semakin optimal, sehingga kebijakan dan penganggaran dapat tepat sasaran.
“Ini harus dikerjakan bersama agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya. (Ham)
Editor: Juliadi
Komentar