Batam – Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menerima langsung aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Batam yang menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Batam, Kamis, 18 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa, baik terkait isu nasional maupun persoalan daerah.
Aksi dimulai sekitar pukul 10.15 WIB dengan diikuti sekitar 15 mahasiswa. Mereka membawa spanduk berisi tuntutan yang menyoroti krisis lingkungan, persoalan air bersih, serta penolakan terhadap aktivitas yang dinilai merusak kawasan pesisir Batam. Setelah berorasi sekitar 30 menit di depan gedung DPRD, massa kemudian diarahkan ke ruang serbaguna untuk melakukan audiensi dengan anggota dewan.
Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin. Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penyelesaian persoalan lingkungan, air bersih, tenaga kerja lokal, sampah, dan banjir di Batam.
Menanggapi hal itu, Kamaluddin menjelaskan bahwa sejumlah permasalahan yang dihadapi Batam saat ini tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan dasar dan infrastruktur kota.
Ia menyebut, volume sampah di Batam mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya berada di kisaran 700 ton per hari, kini telah mencapai sekitar 1.300 ton per hari.
“Ketika jumlah penduduk bertambah, volume sampah juga meningkat. Persoalan air juga sama. Saat ini jumlah pelanggan sudah mencapai sekitar 360 ribu kepala keluarga, sementara sebagian instalasi yang ada sudah mengalami kerusakan. Perbaikannya membutuhkan dana dan waktu,” ujar Kamaluddin.
Kamaluddin juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membatasi arus masuk penduduk ke Batam. Sebagai kawasan strategis nasional, Batam terus diproyeksikan pemerintah pusat sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga menarik kedatangan masyarakat dari berbagai daerah.
“Batam ini dipersembahkan untuk Indonesia. Pemerintah pusat ingin Batam menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. Karena itu kami tidak bisa membatasi pertumbuhan penduduk yang datang ke Batam,” katanya.
Lebih lanjut, ia memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Batam dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. DPRD, kata dia, akan berperan sebagai jembatan antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah dalam mencari solusi berbagai persoalan daerah.
“Saya akan menyampaikan seluruh tuntutan kawan-kawan mahasiswa kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam,” tegasnya.
Melalui audiensi tersebut, DPRD Kota Batam berharap dialog antara mahasiswa dan pemerintah dapat terus terjalin sebagai bagian dari upaya bersama dalam mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan di Kota Batam. (Ham)
Editor: Juliadi
Komentar