Natuna – Hamparan laut yang memisahkan pulau-pulau di Kabupaten Natuna menjadi tantangan utama bagi petugas lapangan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Mereka tidak hanya membawa formulir pendataan, tetapi juga harus siap menghadapi perjalanan laut berjam-jam, cuaca yang tidak menentu, hingga bermalam di desa-desa terpencil.
Kepala BPS Kabupaten Natuna, Wahyu Dwi Sugianto, mengatakan sebanyak 95 petugas lapangan diterjunkan untuk melakukan pendataan di seluruh wilayah Natuna. Para petugas akan bekerja selama tiga bulan menyisir seluruh kecamatan dan desa yang tersebar di kawasan kepulauan tersebut.
“Meski jumlah petugas tergolong terbatas, saya rasa masih cukup untuk menyelesaikan pendataan dalam kurun waktu tiga bulan,” kata Wahyu usai pembukaan kegiatan Sensus Ekonomi 2026.
Menurut dia, seluruh petugas telah berada di lokasi tugas masing-masing dan mulai bekerja sejak dua pekan lalu. Mereka kini melakukan pendataan dari rumah ke rumah di berbagai wilayah, termasuk desa-desa yang hanya dapat dijangkau melalui jalur laut.
“Mereka sudah melakukan pendataan selama dua minggu dan sudah tersebar di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Natuna,” ujarnya.
Kondisi geografis Natuna yang terdiri atas gugusan pulau membuat proses pendataan membutuhkan usaha lebih besar dibandingkan daerah daratan. Petugas harus menyesuaikan perjalanan dengan kondisi cuaca dan gelombang laut agar dapat mencapai lokasi pendataan dengan aman.
Di balik data statistik yang nantinya menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah, terdapat perjuangan para petugas yang harus melintasi pulau-pulau kecil dan menyambangi rumah-rumah warga di wilayah terpencil.
Bagi masyarakat di kawasan perkotaan, proses sensus mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Namun, di Natuna, setiap data yang berhasil dikumpulkan merupakan hasil dari perjalanan panjang yang menuntut ketahanan fisik, mental, serta komitmen tinggi dari para petugas lapangan.
Melalui pendataan tersebut, BPS berharap seluruh aktivitas ekonomi masyarakat di Natuna dapat terdokumentasi secara akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Di wilayah kepulauan terluar Indonesia seperti Natuna, statistik bukan sekadar angka, melainkan hasil dedikasi petugas yang rela mengarungi lautan demi memastikan setiap potensi daerah tercatat dengan baik. (Sar)
Editor: Juliadi
Komentar