BATAM – Pemerintah Kota Batam menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Senin, 7 September 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM. Hadir langsung Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama jajaran Pemerintah Kota Batam.
Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah tokoh masyarakat, termasuk perwakilan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam.
Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin mengatakan, penyampaian Ranperda APBD dan Nota Keuangan merupakan tahapan lanjutan setelah Pemko Batam dan DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 pada 15 Agustus 2026.
“Setelah kita menyepakati KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, maka pada hari ini Pemerintah Kota Batam menyampaikan Ranperda APBD beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027,” ujar Kamaluddin.
Selanjutnya, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan pidato penjelasan pemerintah daerah mengenai RAPBD dan Nota Keuangan APBD 2027.
Amsakar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Batam atas dukungan serta kerja sama dalam proses penyusunan KUA-PPAS.
Menurutnya, kesepakatan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan APBD 2027. Dokumen Ranperda APBD dan Nota Keuangan yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut antara eksekutif dan legislatif.
Fokus Pengentasan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi
Amsakar menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan KUA-PPAS yang disusun berdasarkan RKPD Kota Batam 2027.
Kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Batam 2025-2029.
Sejumlah prioritas pembangunan ditetapkan dalam RAPBD 2027, mulai dari pengentasan kemiskinan, penguatan perlindungan sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja, inklusi sosial, pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga optimalisasi infrastruktur dasar dan konektivitas.
Di sektor ekonomi masyarakat, Pemko Batam menyiapkan subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi usaha mikro yang memiliki KTP Kota Batam. Selain itu, terdapat bantuan sosial bagi lanjut usia, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, subsidi sembako untuk pengendalian inflasi, serta pemberdayaan nelayan skala kecil.
Pemerintah juga akan memperkuat kompetensi tenaga kerja dan pelaku usaha melalui pelatihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan industri, serta pembinaan dan fasilitasi perizinan bagi UMKM.
“Peningkatan keterampilan, baik soft skill maupun hard skill, sesuai dengan kebutuhan dunia industri,” kata Amsakar.
Penanganan Banjir dan Persampahan
Persoalan banjir dan persampahan juga menjadi perhatian dalam RAPBD 2027.
Pemko Batam menyiapkan pembangunan sejumlah drainase di kawasan Puri Loka, Senawangi Asri, Jalan Tengku Sulung, Graha Nusa hingga Kavling Baru, Putra Jaya, Rumah Pompa Bengkong dan kawasan Tiban Centre.
Di sektor persampahan, pemerintah merencanakan pengadaan armroll truck, bin container dan kendaraan pick up. Selain itu, terdapat pembangunan lanjutan landfill TPA, pembangunan TPS 3R di dua lokasi, serta pengangkutan sampah melalui pihak ketiga di sembilan kecamatan.
Pendidikan dan Kesehatan
Pada bidang pendidikan, RAPBD 2027 diarahkan untuk memperluas akses dan pemerataan pelayanan.
Program yang disiapkan meliputi bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu di SD dan SMP swasta, pemberian seragam bagi peserta didik baru SD dan SMP negeri maupun swasta, beasiswa mahasiswa, pembangunan ruang kelas baru, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah daerah mengarahkan anggaran untuk memenuhi target Universal Health Coverage (UHC) dan meningkatkan sarana serta prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun RSUD Embung Fatimah.
Infrastruktur Jadi Prioritas
Pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu prioritas utama Pemko Batam pada 2027.
Sejumlah ruas jalan yang masuk dalam rencana pembangunan dan peningkatan antara lain Jalan Bumi Perkemahan-Simpang Teluk Lengung, Simpang Tiban Princes-Jalan Diponegoro, Jalan Kampung Air, Simpang Dutamas-Simpang Helm, Jalan Lintas Kibing, Simpang Orchid, Simpang Kara, Tiban Utara, Simpang Gelael-Simpang Franky serta Jalan Cikitsu-SMA 3 hingga Jalan Hang Nadim.
Selain jalan, pemerintah juga merencanakan pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas, jembatan, kantor kelurahan serta revitalisasi sejumlah kantor pemerintahan.
“Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dasar, infrastruktur, utilitas, serta aksesibilitas infrastruktur dasar,” ujar Amsakar.
Pendapatan Rp4,74 Triliun, Belanja Rp4,86 Triliun
Dalam Nota Keuangan, Amsakar menyampaikan pendapatan daerah Kota Batam 2027 direncanakan sebesar Rp4.743.801.102.200 atau sekitar Rp4,74 triliun.
Angka tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp3.021.306.691.200, pendapatan transfer Rp1.722.294.411.000, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp200 juta.
Dari PAD, kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah yang ditargetkan mencapai Rp2.429.403.060.000. Kemudian retribusi daerah sebesar Rp346.040.952.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp233.862.679.200.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp4.859.801.102.200 atau sekitar Rp4,86 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp3.681.430.906.640, belanja modal Rp1.158.370.195.560, dan belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar.
Untuk belanja modal, salah satu alokasi terbesar diarahkan pada pembangunan jalan, jaringan dan irigasi yang mencapai sekitar Rp527,63 miliar.
Selain itu, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp116 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Dengan struktur tersebut, total APBD Kota Batam 2027 direncanakan sebesar Rp4,859 triliun.
Pemko Buka Ruang Penyempurnaan
Amsakar menegaskan, RAPBD 2027 masih akan melalui proses pembahasan bersama DPRD Kota Batam. Pemko Batam pun membuka ruang terhadap berbagai masukan untuk penyempurnaan anggaran.
“Pemerintah Kota Batam senantiasa terbuka untuk melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat berjalan konstruktif melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Menurut Amsakar, proses tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat Kota Batam.
Usai penyampaian pidato, Amsakar menyerahkan dokumen RAPBD dan Nota Keuangan kepada pimpinan DPRD Kota Batam.
Ketua DPRD kemudian menyampaikan bahwa fraksi-fraksi DPRD akan memberikan pandangan umum terhadap RAPBD 2027 pada rapat paripurna berikutnya. Setelah itu, rapat paripurna ditutup. (Dody)
Editor: Juliadi
Komentar