Tanjungpinang – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, mendorong pengelolaan potensi kelautan dan perikanan secara optimal agar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
Hal itu disampaikan Iman saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kepulauan Riau di Hotel Aston Tanjungpinang, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Iman, yang juga menjabat Pembina HMNI Kepri, mengatakan provinsi berciri kepulauan seperti Kepri memiliki sumber daya laut yang besar. Namun, potensi tersebut perlu dikelola secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan.
“Nelayan merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi Kepulauan Riau. Karena itu, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan,” kata Iman.
Menurut dia, organisasi nelayan memiliki peran penting dalam menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat pesisir. HMNI diharapkan tidak hanya menjadi wadah solidaritas, tetapi juga mampu melahirkan program konkret untuk menjawab persoalan yang dihadapi nelayan.
“HMNI harus menjadi jembatan aspirasi masyarakat nelayan. Melalui organisasi yang kuat dan solid, berbagai persoalan yang dihadapi nelayan dapat disampaikan secara terarah sehingga bisa dicarikan solusi bersama dengan pemerintah daerah dan DPRD,” ujarnya.
Iman juga menyoroti perlunya penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitas perikanan, pengembangan budi daya laut, serta perluasan akses terhadap peluang usaha baru.
Ia menilai kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, organisasi nelayan, dan pelaku usaha diperlukan agar sumber daya kelautan tidak hanya menjadi potensi alam, tetapi juga menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
“Pengembangan ekonomi maritim membutuhkan kerja sama semua pihak. DPRD, pemerintah daerah, organisasi nelayan, dan pelaku usaha perlu membangun sinergi agar program pembangunan sektor perikanan dapat berjalan lebih terarah,” katanya.
Dalam Rakerda tersebut, Ketua DPD HMNI Kepri, Ravi Azhar, menyampaikan laporan mengenai capaian organisasi, tantangan kelembagaan, serta rencana strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di tujuh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kepri, Said Sudrajad, yang hadir mewakili gubernur, menyebutkan terdapat 112 kampung nelayan yang tersebar di wilayah provinsi tersebut.
Menurut Said, keberadaan kampung nelayan menunjukkan pentingnya sektor kelautan dan perikanan dalam menopang perekonomian masyarakat Kepri. Karena itu, pengembangan kawasan pesisir perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Said juga mengungkapkan rencana pengembangan budi daya rumput laut di perairan Kepri. Kondisi geografis dan karakteristik perairan dinilai berpotensi mendukung komoditas tersebut sebagai alternatif usaha produktif bagi masyarakat pesisir.
Pengembangan budi daya rumput laut diharapkan membuka peluang ekonomi baru, memperluas sumber pendapatan keluarga nelayan, serta mengurangi ketergantungan pada satu jenis usaha perikanan.
Menanggapi rencana tersebut, Iman mengatakan pengembangan usaha budi daya laut harus disertai perencanaan matang, pendampingan masyarakat, dan koordinasi antarpemangku kepentingan.
“Kita berharap pengembangan potensi kelautan, termasuk budi daya rumput laut, dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir. Yang terpenting, setiap program harus direncanakan dengan baik dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan,” ujarnya.
Rakerda HMNI Kepri dihadiri jajaran pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota, meliputi Tanjungpinang, Batam, Bintan, Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga.
Pertemuan tersebut menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan langkah strategis untuk memperkuat peran masyarakat nelayan dalam pembangunan maritim.
Melalui Rakerda itu, HMNI diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD Kepri, sehingga program pengembangan kelautan dan perikanan lebih tepat sasaran serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. (Red)
Komentar