oleh

memprioritaskan Pembangunan Daerah Terpencil.Guna Tekan Angka Kemiskinan 

-Nasional-1,308 views

JAKARTA Acikepri. com – Pemerintahan Joko Widodo terus upayakan perkecil angka kemiskinan melalui program yang memprioritaskan dana pemerintah untuk pembangunan daerah terpencil. hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, melalui Press Realease via Whatsap. Jum’at (26/01).

Terang Menko Luhut, prioritas pembangunan daerah terpencil juga menjadi topik pembicaraan saat pihaknya mengadakan pertemuan dengan Ratu Maxima dari Belanda pada Rabu (24/01) pagi kemarin. Dimana, Ratu Maxima adalah Penasehat Khusus Sekjen PBB untuk Urusan Inklusi Keuangan atau UNSGSA (United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development).

Saat itu, Ratu sebagai utusan PBB sejak tahun 2009 menjelaskan, Ia bertugas mempromosikan pentingnya inklusi keuangan secara global. Misinya adalah agar inklusi keuangan mampu mempercepat capaian sejumlah prioritas nasional seperti yang tercakup dalam SDG’s, seperti pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja,  persamaan gender, serta pertumbuhan ekonomi yang seimbang.

Menko Luhut menceritakan, bahwa Ratu Maxima yang direncanakan akan kembali berkunjung ke Indonesia bulan depan, mengatakan pada misinya kali ini akan menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta.

“Distribusi ekonomi, mensejahterakan ibu dan mencerdaskan anak, mendorong keterlibatan sektor swasta. Hal-hal ini yang ingin saya tekankan pada kunjungan saya nanti. Setelah itu kita bisa sampaikan, pentingnya menabung, bagi mereka. Lalu saya juga akan mendorong pemberian kredit untuk usaha kecil menegah dan sektor pertanian.” bilangnya.

Sementara, Menko Luhut mengatakan, memperkecil angka kemiskinan juga sedang dilakukan pemerintah saat ini dengan memprioritaskan dana pemerintah pembangunan untuk pembangunan daerah terpencil. Menurutnya pemerintah saat ini dipicu untuk lebih kreatif mencari pembiayaan untuk pembangunan di kota-kota besar.

“Kami mencari alternatif pembiayaan dengan melibatkan swasta, tentunya juga dengan menpertimbangkan aspek lingkungan hidup dan inovasi teknologi.” Urainya.

Sehubungan dengan sektor pertanian ini, Menko Luhut menjelaskan ada sekitar 15 juta orang (petani dan keluarganya)  yang hidupnya akan terpengaruh oleh larangan Uni Eropa akan ekspor sawit Indonesia. Dan hal itu mendapat tanggapan dari Ratu Maxima yang berjanji akan membantu memfasilitasi untuk mengatasinya.
Budi Ardiansyah SE

sum/ indonesia today.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *