JAKARTA, ACIKEPRI.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang tidak ketinggalan zaman.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).
“Saya minta kebijakan pengadaan alutsista betul-betul memperhitungkan mengkalkulasi, mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah begitu sangat cepatnya, yang ini akan memengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang,” kata Jokowi.
Jokowi menuturkan, jangan sampai pengadaan alutsista kita dilakukan dengan teknologi yang sudah usang, yang sudah ketinggalan, dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang.
Selain itu, Jokowi mengatakan tentang penguatan industri pertahanan. Yang pertama dengan pelibatan BUMN hingga swasta untuk mengurangi impor alutsista.
“Roadmapnya harus jelas. Dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri, mulai dari hulu sampai hilir, dengan melibatkan baik BUMN sampai swasta sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri,” kata Jokowi.
Yang kedua, Jokowi meminta kepastian penguatan sumber daya manusia di industri pertahanan dalam negeri. Jokowi tidak ingin orientasi pengadaan alutsista sekadar memenuhi penyerapan anggaran semata.
“Kita harus memastikan SDM industri pertahanan kita betul-betul diperkuat, dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak banyaknya, apalagi orientasinya sekedar proyek. Sudah stop yang seperti itu. Tapi orientasinya betul-betul strategic partnership, untuk peningkaan kemandirian dan daya saing bangsa sehingga kita memiliki kemampuan memproduksi alutsista yang tadi dikerjasamakan,” ujar Jokowi.
Rapat terbatas tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAU Marsekal Yuyu Sutisna, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji, Wakil KSAD Letjen Tatang Sulaiman, Menkeu Sri Mulyani, dan Menperin Airlangga Hartarto.(joernalinakor)
Komentar