Plt. Walikota Tanjungpinang Sampaikan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019

0
15
Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang bersama Plt Wali Kota Tanjungpinang. foto (ist)

Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2019 di Ruang Paripurna Utama DPRD Kota Tanjungpinang, Senin, 29 Juni 2020.

Rapat dibuka oleh Ketua DPRD, Hj. Yuniarni Pustoko Weni, SH didampingi, Wakil Ketua II, Hendra Jaya, S.IP dan turut hadir 24 Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, serta dihadiri, Plt. Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S.IP, Sekertaris Daerah Kota Tanjungpinang, Drs. Teguh Ahmad Syafari, M.Si, Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat/Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dalam pidato jawabannya, Plt. Walikota, Hj. Rahma, S. IP mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua fraksi di DPRD Kota Tanjungpinang atas penyampaian seluruh pandangan dan pendapat umum fraksi-fraksi.

“Semua Pandangan, Pendapat serta kritik membangun yang disampaikan oleh seluruh fraksi, tentu akan menjadi bahan pembahasan lebih dalam pada tahapan berikutnya” ucapnya dilansir dari Diskominfo Tanjungpinang, Selasa, 30 Juni 2020.

Rahma juga menyampaikan tanggapan dan jawaban kepada masing-masing fraksi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Tanjungpinang terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2019.

Tanggapan yang pertama ditujukan kepada fraksi PDI Perjuangan, Rahma  mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh fraksi PDI Perjuangan terhadap WTP yang diberikan BPK RI atas LKPD tahun 2019, tentunya dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan akan terus diperlukan untuk mempertahankan opini WTP ini di masa yang akan datang.

Rahma juga menjelaskan didalam mekanisme penganggaran dikenal dua istilah yaitu optimisme anggaran dan pesimisme anggaran.

“Tentunya ke depan Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui TAPD akan lebih memperhatikan terkait mekanisme penganggaran sehingga diharapkan anggaran yang disusun adalah anggaran yang telah melalui kajian terlebih dahulu sehingga lebih realistis, tidak mengalami optimisme atau pesimisme anggaran,” jelasnya. (SR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.