Batam – Kapolda Kepulauan Riau (Kepri), Brigjen Pol. Asep Safrudin, besersama Pejabat Utama Polda Kepri menghadiri pertemuan virtual melalui Zoom Meeting yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, pada Selasa, 4 Februari 2025.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan perizinan dan pengendalian inflasi di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung RI Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, Ketua KPK Komjen. Pol. Setyo Budiyanto, serta Ketua Badan Pengendalian Pembangunan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Aries Marsudiyanto.
Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi prioritas guna menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional.
Ia menyebutkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan sangat penting untuk menjaga stabilitas harga serta kelancaran distribusi barang.
Selain itu, pemerintah juga telah mengesahkan pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan Investigasi Khusus (BAPPISUS) sebagai lembaga strategis dalam mengawasi proses perizinan, memastikan keterbukaan informasi publik, serta memitigasi potensi penyimpangan yang dapat menghambat investasi dan pelayanan publik.
Jaksa Agung RI Prof. Dr. Sanitiar Burhanuddin menambahkan bahwa pengawasan perizinan yang ketat sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, mendorong investasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam menjamin keamanan bagi investor dan masyarakat serta memastikan proses perizinan berjalan bersih dan transparan hingga tingkat kota dan kabupaten.
Dari sisi ekonomi, Plt. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan bahwa inflasi di Indonesia mengalami kenaikan pada Januari 2025, dipengaruhi oleh sektor perawatan pribadi, perubahan harga bahan bakar minyak, serta kondisi cuaca yang memengaruhi pasokan komoditas. Namun, pemerintah telah berkomitmen untuk mengatasi inflasi dengan kebijakan yang terukur.
Polda Kepri menegaskan dukungannya terhadap transparansi dan akuntabilitas layanan publik melalui implementasi Nota Kesepahaman yang telah disepakati.
Kapolda Kepri Brigjen Pol. Asep Safrudin, melalui Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengawasan dan mencegah praktik pungutan liar (pungli).
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan serta mempercepat proses perizinan bagi masyarakat dan dunia usaha.
Polda Kepri berkomitmen mendukung layanan terintegrasi di MPP guna memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perizinan.
“Dengan sistem pelayanan yang semakin terbuka dan mudah diakses, Batam semakin menegaskan posisinya sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkap Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan iklim investasi yang kondusif dapat terus terjaga, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri. (An)
Komentar