Natuna – Janji manis pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak putus sekolah di Natuna tampaknya belum bisa ditepati dalam waktu dekat.
Sekolah Rakyat program unggulan yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto terancam molor dari jadwal. Ironisnya, di tengah lambannya progres di lapangan, pernyataan para pejabat daerah justru saling bertolak belakang.
Pantauan media ini, pada Jumat, 18 Juli 2025 pagi mengungkap kondisi memprihatinkan di lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat belajar Sekolah Rakyat. Asrama Haji Natuna. Alih-alih siap menerima siswa, ruangan masih dipenuhi aroma cat dan debu plafon yang dibongkar. Sejumlah pekerja tampak berjibaku dengan pengecatan dan perbaikan dasar lainnya.
“Kami ditarget dua minggu selesai. Tapi ya kami ini bukan Sangkuriang. Kerjaan segini nggak bisa kelar semalam,” ungkap salah satu pekerja sambil mengelap keringat.
Pernyataan itu diperkuat oleh WAN Rico, pelaksana teknis kegiatan rehabilitasi gedung, banyak perbaikan kemungkinan besar belum rampung bahkan hingga Agustus.
“Jujur saja, kami tertinggal jauh dibanding kabupaten lain seperti Anambas. Di sana, proses jauh lebih cepat. Sementara kita, lambat dari awal,” katanya.
Meski fakta di lapangan berbicara sebaliknya, Kepala Dinas Sosial Natuna, Purwanti, bersikeras menyatakan bahwa semua berjalan sesuai rencana.
“Sudah 85 peserta yang mendaftar, dari target 100 anak untuk tahun ini. Lokasinya di Asrama Haji, dan itu sudah oke,” ucapnya saat dikonfirmasi awak media pada Jumat, 18 Juli 2025.
Namun, pernyataan itu justru mengundang tanda tanya besar. Jika tempat belajar sudah “oke”, lalu mengapa masih terlihat pekerja membenahi plafon, mengecat tembok.
Saat ditanya tentang kesiapan pengajar, Purwanti menjawab enteng, “Kalau soal guru, itu urusan Dinas Pendidikan. Tanya ke mereka saja.”
Kepala Dinas Pendidikan Natuna, Hendra Kusuma, justru memberi sinyal bahwa proses belajar-mengajar belum bisa dimulai dalam waktu dekat. Alih-alih memberi kejelasan, ia justru menyarankan untuk mengonfirmasi hal itu ke sekretaris dinas.
Program Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak-anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena berbagai keterbatasan. Namun di Natuna, harapan itu mulai berubah menjadi keraguan. Ketidaksiapan infrastruktur, minimnya koordinasi antardinas, dan komunikasi publik, menambah daftar panjang persoalan di daerah perbatasan ini.
Sementara waktu terus berjalan, publik bertanya, apakah Sekolah Rakyat benar-benar akan dimulai dalam waktu dekat? Ataukah ini hanya akan menjadi proyek yang terjebak di antara tumpukan janji dan molornya realisasi?. (Sarwanto)
Editor: Sar
Komentar