Batam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin, 8 September 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Batam itu dipimpin Ketua DPRD Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM. Hadir pula Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, unsur Forkopimda, tokoh LAM Batam, akademisi, insan pers, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam pengantarnya, Kamaluddin menegaskan bahwa setelah disepakatinya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2026, pemerintah kota berkewajiban menyampaikan Ranperda APBD beserta nota keuangannya. “Hari ini kita laksanakan sidang paripurna dengan agenda tunggal, yakni mendengarkan penyampaian Wali Kota Batam atas Ranperda APBD 2026,” ujarnya.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam pidatonya menyampaikan apresiasi atas sinergi DPRD sehingga KUA-PPAS dapat disepakati pada 27 Agustus 2025 lalu. Ia menegaskan, penyusunan APBD 2026 berpedoman pada regulasi pengelolaan keuangan daerah serta diselaraskan dengan RKPD, RPJMD 2025–2030, dan kebijakan nasional maupun provinsi.
Amsakar memaparkan sejumlah prioritas pembangunan daerah dalam APBD 2026, antara lain:
- Peningkatan SDM, melalui beasiswa, pembangunan ruang kelas baru, pelatihan tenaga kerja dan pelaku pariwisata.
- Pembangunan infrastruktur modern, seperti gedung kantor bersama, revitalisasi Gedung Beringin, pembangunan jalan-jembatan, penanganan banjir, serta fasilitas kesehatan.
- Pemerataan kesejahteraan ekonomi, meliputi subsidi bunga pinjaman nol persen bagi UMKM, bantuan sosial lansia, insentif RT/RW, hingga perlindungan pekerja rentan.
- Reformasi birokrasi dan pelayanan publik, dengan pemenuhan standar layanan minimum serta dukungan hibah lembaga kemasyarakatan.
- Peningkatan daya saing daerah, melalui infrastruktur investasi, penguatan pariwisata, pusat kebudayaan, dan menjaga kondusivitas.
Dari sisi struktur keuangan, APBD 2026 menargetkan pendapatan daerah Rp4,62 triliun, terdiri dari PAD Rp2,58 triliun serta pendapatan transfer Rp2,04 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan Rp4,73 triliun, dengan rincian belanja operasi Rp3,67 triliun, belanja modal Rp1,04 triliun, dan belanja tidak terduga Rp23 miliar. Kekurangan belanja ditutup dari pembiayaan daerah sebesar Rp115,5 miliar yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya.
“Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Batam yang kita cintai,” tutup Amsakar.
Usai pidato, Wali Kota menyerahkan Ranperda RAPBD berikut nota keuangan kepada pimpinan DPRD. Kamaluddin kemudian meminta fraksi-fraksi partai menyiapkan pandangan umum untuk dibahas dalam rapat paripurna selanjutnya, sebelum akhirnya menutup sidang tersebut. (Ham)
Editor: Sar
Komentar