Natuna – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) menggelar Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Senin, 27 Oktober 2025, di Gaharu Hall, Dive Resort, Desa Sempang, Kecamatan Bunguran Timur.
Kegiatan dibuka Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Ir Basri, dan diikuti oleh 34 peserta yang berasal dari berbagai unsur, antara lain aparat penegak hukum, Satgas perempuan dan anak tingkat kecamatan dan desa, organisasi wanita, serta perwakilan media.
Basri dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kasus kekerasan tidak bisa ditangani secara parsial. Diperlukan kerja sama kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat,” ujarnya.
Pelatihan yang berlangsung selama dua hari ini didukung oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Hadir sebagai narasumber, pejabat KemenPPPA sekaligus Rektor Universitas Bandung, Didit Widia Wati.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Natuna, Sri Riawati, SP., M.Si, mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berempati terhadap korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak.
“Melalui pelatihan ini, kami ingin mendorong peningkatan kualitas pelayanan agar setiap anak di Natuna dapat tumbuh sehat, kuat, dan sejahtera dalam lingkungan yang aman dan ramah anak,” jelasnya.
Sri Riawati menambahkan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem pelayanan terpadu antarinstansi, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun lembaga sosial.
Asisten II Basri juga mengapresiasi keikutsertaan TNI dan Polri dalam kegiatan ini. Ia berharap pelatihan serupa dapat terus dikembangkan hingga mencakup camat dan kapolsek di seluruh wilayah Natuna.
“Kalau bisa, ke depan peserta ditambah, agar pelayanan di daerah terpencil pun bisa cepat tertangani,” kata Basri. (Sarwanto)
Editor: Sar
Komentar