Natuna – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi laut di wilayah kepulauan dengan melakukan audiensi bersama Direktorat Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta.
Didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Alazi, Bupati Natuna bertemu Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut, Muhammad Anto Julianto, untuk menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait pengembangan pelabuhan di Natuna.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Natuna memperjuangkan kebutuhan masyarakat kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut. Dengan sekitar 97 persen wilayah Natuna berupa lautan, pelabuhan memiliki peran vital sebagai penghubung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi.
Dalam pertemuan tersebut, Cen Sui Lan membawa tiga agenda utama yang dinilai penting bagi pembangunan daerah di masa mendatang. Pertama, mendorong peninjauan kembali Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) agar sekitar 20 lokasi pelabuhan yang telah disurvei dapat masuk dalam dokumen perencanaan nasional.
Menurutnya, keberadaan pelabuhan harus didukung kepastian arah pembangunan melalui kebijakan yang jelas sehingga mampu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Natuna juga mengusulkan penyesuaian status dan hierarki sejumlah pelabuhan yang selama ini telah melayani aktivitas masyarakat, agar sejalan dengan perkembangan wilayah dan meningkatnya kebutuhan transportasi laut.
Agenda kedua yang diperjuangkan adalah pembaruan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) untuk Pelabuhan Midai, Subi, Serasan, dan Pulau Laut. Keempat pelabuhan tersebut saat ini menjadi simpul penting transportasi masyarakat karena melayani kapal Pelni, kapal perintis, kapal barang hingga kapal penyeberangan.
Cen Sui Lan menegaskan, peningkatan pelayanan tidak cukup hanya dengan keberadaan pelabuhan. Fasilitas pendukung seperti ramp door, terminal penumpang, ruang tunggu yang representatif, hingga sarana bongkar muat perlu terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
Sementara agenda ketiga adalah memperkuat konektivitas antarwilayah melalui sistem kepelabuhanan yang lebih terintegrasi. Menurutnya, pembangunan daerah kepulauan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan transportasi laut yang memadai.
“Natuna memiliki posisi sangat strategis sebagai gerbang utara Indonesia. Karena itu, pembangunan sistem kepelabuhanan harus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional agar konektivitas antarpulau semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujar Cen Sui Lan, Selasa, 7 Juli 2026.
Ia menilai pelabuhan bukan hanya sarana perpindahan orang dan barang, tetapi juga penggerak ekonomi daerah, penguat rantai logistik, pembuka akses pelayanan publik, sekaligus simbol kehadiran negara di wilayah perbatasan.
Senada, Alazi mengatakan dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk melengkapi dokumen perencanaan sekaligus mempercepat pembangunan pelabuhan-pelabuhan prioritas yang menjadi penopang aktivitas masyarakat di wilayah kepulauan.
Pemerintah Kabupaten Natuna berharap sinergi dengan Kementerian Perhubungan dapat berlanjut pada langkah konkret dalam menghadirkan infrastruktur transportasi laut yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Bagi Natuna yang berbatasan langsung dengan negara lain, pembangunan pelabuhan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Dengan demikian, setiap upaya memperjuangkan pembangunan pelabuhan hari ini menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan Natuna yang lebih maju dan terhubung. (Sar)
Editor: Red
Komentar