Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna mengikuti rapat koordinasi perumusan rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) terkait penguatan koordinasi maritim nasional dalam rangka optimalisasi operasi pengamanan Laut Natuna Utara. Kegiatan tersebut berlangsung secara daring dari Ruang Zoom Lantai II Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Rabu, 5 Agustus 2026.
Rapat diikuti langsung oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan didampingi Sekretaris Daerah Natuna Boy Wijanarko Varianto.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut undangan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang menggelar rapat secara hybrid dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta instansi terkait.
Agenda utama rapat adalah merumuskan rekomendasi strategis Menko Polkam untuk memperkuat koordinasi maritim nasional dalam mendukung optimalisasi operasi pengamanan di kawasan Laut Natuna Utara.
Melalui forum tersebut, berbagai masukan dari para pemangku kepentingan dihimpun guna memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjaga keamanan wilayah perairan.
Pelaksanaan rapat mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Sebagai daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna memiliki posisi strategis dalam mendukung kebijakan nasional di bidang keamanan maritim.
Karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus memastikan keamanan wilayah perairan.
Melalui keikutsertaan dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat koordinasi maritim nasional.
Hasil rekomendasi yang dirumuskan diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif guna mengoptimalkan operasi pengamanan Laut Natuna Utara, menjaga stabilitas keamanan, melindungi sumber daya kelautan, serta memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan. (Sar)
Editor: Juliadi
Komentar