oleh

Restorative Justice Diterapkan, Tersangka Narkotika di Natuna Jalani Rehabilitasi

Natuna – Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna menyerahkan tersangka berinisial “P” kepada Dinas Sosial Kabupaten Natuna untuk menjalani rehabilitasi sosial, Senin, 5 Oktober 2026.

Penyerahan dilakukan melalui Jaksa Fasilitator sebagai bagian dari penyelesaian perkara menggunakan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) dengan pendekatan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika yang memenuhi persyaratan.

Sebelum menjalani rehabilitasi sosial di Natuna, “P” telah mengikuti rehabilitasi medis di RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau di Bintan.

Setelah menyelesaikan tahapan rehabilitasi medis, “P” melanjutkan proses pemulihan melalui rehabilitasi sosial di Kabupaten Natuna. Kedua tahapan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pemulihan dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.

Dalam perkara tersebut, “P” sebelumnya disangkakan melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelum mekanisme keadilan restoratif diterapkan, telah dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang melibatkan BNN Provinsi Kepulauan Riau, penyidik Polres Natuna, serta Jaksa Fasilitator Kejari Natuna.

Berdasarkan hasil asesmen dan penelitian Jaksa Fasilitator, “P” dinilai sebagai penyalah guna narkotika untuk diri sendiri atau end user. Ia juga dinilai bukan bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika.

Hasil asesmen tersebut menjadi salah satu dasar dalam penanganan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif dengan pendekatan rehabilitasi.

Dalam proses pemulihan, rehabilitasi dilakukan melalui dua tahapan, yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis ditujukan untuk menangani kondisi penggunaan atau ketergantungan narkotika.

Sementara rehabilitasi sosial diarahkan pada pembinaan, pemulihan kemampuan sosial, serta persiapan agar yang bersangkutan dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat.

Selama menjalani rehabilitasi sosial, “P” mendapatkan pendampingan dan pembinaan sebagai bagian dari proses pemulihan dan reintegrasi sosial. Tahapan tersebut juga diharapkan dapat mencegah terulangnya penyalahgunaan narkotika.

Kejari Natuna menegaskan penerapan keadilan restoratif dalam perkara tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga memastikan proses pemulihan terhadap penyalah guna narkotika dapat berjalan.

Pendekatan rehabilitasi tersebut diterapkan dengan tetap membedakan penanganan terhadap penyalah guna narkotika yang memenuhi persyaratan rehabilitasi dengan pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Pelaksanaan rehabilitasi melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Kejaksaan, Kepolisian, BNN, Dinas Sosial, serta pihak terkait lainnya.

Kejari Natuna berharap seluruh rangkaian rehabilitasi yang dijalani “P”, mulai dari rehabilitasi medis hingga rehabilitasi sosial, dapat mendukung proses pemulihan dan menjadi bekal bagi yang bersangkutan untuk kembali menjalankan fungsi sosial di masyarakat. (Sar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *