KEPRI, ACIKEPRI.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) gelar Rapat Paripurna mengenai pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Provinsi Kepri tentang APBD Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Senin, 26 November 2018 pagi.
Dalam rapat yang berlangsung kurang lebih 55 menit ini, masing-masing fraksi menyampaikan catatan dan sarannya ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat di pahami dan dapat menjadi prioritas di tahun 2019.
Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Saproni yang mengatakan bahwa proses penyusunan APBD agar diatur oleh undang-undang.
Sementara itu, dari Fraksi Golkar Asmin Patros mendesak agar adanya pendapatan daerah yang merata serta polemik BPJS Kesehatan bisa diselesaikan. Sehingga pelayanan dan pengurusannya tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah, dan tidak adanya pembatasan pelayanan BPJS.
” Di bidang pendidikan agar adanya penambahan Ruang Kelas Baru di beberapa daerah di Kepri. Penambahan gaji untuk Guru honorer SMA/SMK yang hingga kini belum terealisasi. Serta meminta agar Pemprov Kepri Mengaudit BUMD, dikarenakan belum ada kinerja yg memuaskan oleh PT. Pembangunan Kepri,” jelas Asmin Patros.
Wan Norman dari Fraksi Demokrat Plus meminta agar biaya perjalanan dinas dan seremoni sudah sepantasnya untuk dihilangkan/kurangi. Dan Gaji Guru honorer SMA/SMK harus segera direalisasikan dan mejadi perhatian secara khusus.
“Program dinas olahraga khususnya lapangan sepakbola, dipindah ke dinas lain,” terangnya.
Selain itu, Fraksi Hanura Plus dr. Yusrizal meminta untuk menaikkan gaji honorer Provinsi Kepri di Tahun 2019 mendatang sebagaimana sesuai dalam kesepakatan Banggar dan TAPD.
” Kami berharap sebutan guru honor K1 dan K2 dihilangkan. Jadi tahun 2019 namanya diganti menjadi PTK non ASN,” jelasnya.
Yusrizal menyebut agar tahun 2019 anggaran rutinitas perkantoran dan operasional sekolah, anggaran komisi KPPAD dinaikkan, karena operasional KPPAD belum dianggarkan.
Selain itu, dirinya mengatakan, adanya pembangunan sport hall menurut hemat kami, pembangunan tersebut harus sesuai dengan keuangan daerah, saran kami pembangunan sport hall tidak dilaksanakan di tahun 2019.
Yusrizal juga meminta agar pemprov kepri mengkaji kembali pengelolaan laut, hal ini karena memiliki potensi dan sumber pendapatan daerah yang cukup besar.
Fraksi PKS-PPP, Ing Iskandarsyah, dalam pandangan mengatakan agar PT. Pembangunan Kepri harus mementingkan rakyat tidak mampu kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan.
” Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan harus sesuai dengan UMK dan mendapatkan BPJS Kesehatan, Pemprov Kepri mampu melakukan pengurangan kesenjangan antar wilayah di kepri, dan
segera merealisasikan LPDB dan Jam Krida,” harapnya.
Sementara itu, Fraksi Kebangkitan Nasional Sirajudin Nur dalam pandangannya mempertanyakan Pemprov Kepri sejauhmana efektivitas dan potensi PAD kepri sejauh ini, – Kondisi PAD dari tahun ke tahun selalu mengalami defisit,
” Kami mengharapkan tahun 2019 tidak defisit kembali dari tahun-tahun sebelumnya,” harap Sirajudin.
Sirajudin meminta, Pemprov Kepri agar melakukan regulasi pajak pendapatan daerah untuk mendorong pendapatan keuangan daerah, dan BUMD menjadi permasalahan, jadi upaya apa yang dilakukan oleh Pemprov Kepri untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan BUMD agar menjalankan sesuai tugasnya.
Dari Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri, yang menjadi perhatian dan prioritas di tahun 2019 yakni terkait pendidikan dan kesehatan, serta pendapatan daerah (PAD).
Dalam rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Waka I Rizki Faisal, Waka II Husnizar Hood, serta dihadiri Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Sekda Kepri Arif Fadillah, dan Kepala OPD dilingkungan Pemprov Kepri.
Sum: Humas DPRD Kepri
Editor: Red
Komentar