Natuna – Bupati Natuna, Wan Siswandi menghadiri rapat forum komunikasi bersama BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang di Ruang Rapat kantor Bupati.
Rapat yang secara khusus membahas BPJS kesehatan khususnya, di gelar di ruang rapat Kantor Bupati Natuna, Rabu, 6 Juli 2022.
Siswandi menyampaikan, kunjungan BPJS Kesehatan Tanjungpinang merupakan bentuk keseriusan BPJS dalam memberikan pelayanan yang maksimal dibidang jaminan kesehatan.
“Seperti kita tahu dua tahun terakhir seluruh Pemda sangat fokus pada penanganan Covid-19, sehingga ada beberapa anggaran harus di refocusing termasuk dalam bidang jaminan kesehatan,” kata Siswandi.
Siswandi berharap, saat ini kasus Covid-19 semakin membaik, sehingga Pemda kembali bisa menata pembangunan dengan keterbatasan anggaran yang ada.
Siswandi menambahkan, untuk memaksimalkan jaminan kesehatan, Pemda terus mendorong Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah untuk menganggarkan bantuan BPJS Kesehatan bagi masyarakat, sehingga cukup membantu dalam refocusing anggaran pemerintah daerah.
“Covid-19 berdampak di berbagai sektor di Pemda termasuk penurunan DPA Kabupaten Natuna hampir 47 persen, sehingga pemerintah harus melakukan beberapa refocusing untuk terus menjalankan roda pemerintahan,” tuturnya.
Meskipun mengalami penurunan DPA anggaran, Siswandi menyebut, Pemda tetap berusaha memaksimalkan pelayanan dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat termasuk menanggung pembiayaan jaminan kesehatan.
Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Tanjungpinang, Dr Fauzi Lukman menyampaikan, apresiasi atas sinergitas yang telah dibangun oleh Natuna, sehingga hubungan baik dapat terus terjalin dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
” Ada 84.960 anggota BPJS Kesehatan Natuna dengan status PBI, ada penambahan 20.000 yang merupakan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos),” jelas Dr.Fauzi.
DR. Fauzi juga menambahkan bahwa Pemda harus dapat mendorong masyarakat untuk kepemilikan BPJS dilingkungan masyarakat, baik BPJS PBI atau BPJS penerimaan upah.
Dimana BPJS tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan masyarakat, namun akhir-akhir ini ada isu kebijakan baru bahwa BPJS akan digunakan sebagai validasi data dalam beberapa proses administrasi.
Dr Fauzi juga menuturkan, terkait dengan penambahan 30 ribu kuota, untuk mengurangi beban APBD dan APBN, sebaik instansi terkait dapat melakukan validasi data.
“Karena ada beberapa daerah setelah melakukan proses validasi terjadi penurunan signifikan karena ada kemungkinan perubahan status dari PBI ke penerima upah atau PNS, kematian ataupun berpindah status domisili,” jelasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Natuna, Boy Wijanarko, Kepala OPD, dan sejumlah ASN Natuna.
SARWANTO
Komentar