Natuna – Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkopum) Natuna dibawah kepemimpinan Marwan dipertanyakan.
Pasalnya beberapa waktu lalu Pemerintah Daerah (Pemda) Natuna melakukan kunjungan ke Pemda Cirebon prihal pemasaran UMKM Natuna ke daerah tersebut.
Namun, setahun berlalu belum ada tindak lanjut dari Disperindagkop Natuna. Bahkan Disperindagkop Natuna belum memiliki data untuk memasarkan produk UMKM Natuna.
Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki menyatakan, bahwa Disperindahkop merupakan mita kerja Komisi II DPRD.
“Sangat disayangkan hasil kunjungan ke Ceribon tersebut tidak diimplementasikan, sama aja bohong,” ujar Marzuki saat diwawancarai diruang kerjanya, di Kantor DPRD Natuna, Kamis 2 November 2023.
Artinya, menurut Marzuki, sampai sekarang produk Natuna masih terkendala pemasaran, produk dan kemasan, jadi itu merupakan salah satu tanggung jawab Disperindagkop.
“Kalau ini jadi akan berdampak pada ekonomi UMKM sendiri,” ucapnya.
Marzuki juga mengatakan, bahwa setiap kunjungan kerja ataupun studi banding yang dilakukan dinas itu, harus di implementasikan ke daerah agar dapat bermanfaat dari kunjungan tersebut.
“Karena secara keseluruhan biaya yang dipakaikan memakai duit daerah dan masyarakat,” ucap Marzuki.
Memang kata Marzuki, beberapa waktu lalu fraksi partai Gerindra meminta Bupati Natuna Wan Siswandi agar kinerja dinas-dinas dievaluasi. Namun Bupati beranggapan kinerja dinas-dinas sudah cukup bagus.
“Akan tetapi sekarang kan ada juga beberapa dinas yang masih dalam kritikan masyarakat terutama Disperindagkop,” jelasnya.
Marzuki menerangkan, memang selama ini seluruh dinas yang dinilai “Harus dievaluasi karena Bupati yang tunjuk, jadi bisa dievaluasi per 6 bulan hingga 3 bulan”.
“Kita inginnya ada kerangka kerja yang dibuat dan disampaikan ke kepala daerah. Mereka disuruh buat dan pak Bupati yang mengevaluasinya, tercapai tidaknya kerangka kerha yang mereka lakukan, seharusnya seperti itu,” sebutnya.
Kepala Disperindagkop Natuna, Marwan saat dikonfirmasi belum lama ini, menerangkan, bahwa pihaknya masih mendata produk UMKM di Natuna.
“Setelah itu baru kita rapatkan bersama dinas terkait, seperti dinas Pertanian, Perikanan dan DPMPTS,” terang Marwan.
Marwan beralasan, bahwa Natuna belum mempunyai UMKM yang beriorentasi ekspor dan bahan bakunya juga tidak selalu tersedia, sedangkan dari pihak pengusaha Cirebon meminta setiap bulannya barangnya ada.
“Jadi data itu tidak sembarang nak kita ambil, salah beri data, pemasaran bisa mandeg karena tidak tersedia,” sebut Marwan.
Marwan menuturkan, tugas itu bukan tanggungjawab Disperindagkopum saja, terkait bahan baku ada dinas Pertanian dan Perikanan, jadi harus dirapatkan secara sinergi.
“Mudah-mudahan tahun ini sudah dapat datanya,” ungkapnya.
Sementara, terkait data UMKM yang dimiliki Disperindagkop dan BPS Natuna yang berbeda. Marwan menyebut, pihak BPS hanya memakai data sampling dan hanya memakai rumus sampling.
Padahal, Fungsional Pranata Komputer BPS Natuna, Andreas mengatakan, pihaknya mendapatkan data UMKM langsunh dari Disperindagkopum
Marwan kembali menjelaskan, bahwa pihaknya langsung turun ke lapangan untuk mendata UMKM sesuai yang melapor ke Disperindagkopum dan sebagian didata di lapangan.
“Kan data selalu berubah karena ada UMKM yang sdh terdaftar tapi gk aktif lagi, Nah itu kita data ulang, sementara BPS belum di rubah sesuai data yang awal,” cetusnya.
Diakhir konfirmasi, Marwan membalas, sementara itu dulu, saya mau fokus rapat.
Hingga berita ini diturunkan, media ini belum berhasil mengkonfirmasi Bupati Natuna, Wan Siswandi terkait kinerja Marwan yang dinilai kurang efektif.(Sar)
Editor: Sarwanto
Komentar