Tanjungpinang – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Evaluasi Tata Kelola Ketahanan Pangan Tahun 2026 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Permintaan tersebut disampaikan Misni saat memimpin entry meeting Evaluasi Tata Kelola Ketahanan Pangan bersama BPKP di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin, 27 Juli 2026.
Misni menegaskan evaluasi yang berlangsung hingga 30 September 2026 itu menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola ketahanan pangan daerah sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
“Kami mohon seluruh OPD memberikan dukungan maksimal kepada tim BPKP. Kepala OPD agar menugaskan pejabat maupun staf teknis yang benar-benar memahami substansi sehingga kebutuhan data dan informasi dapat dipenuhi secara cepat, lengkap, dan akurat,” ujarnya.
Menurut Misni, evaluasi yang berlangsung selama sekitar 54 hari akan melibatkan banyak perangkat daerah karena ketahanan pangan merupakan isu lintas sektor, mulai dari pertanian, perikanan, tata ruang, infrastruktur, komunikasi publik hingga perencanaan pembangunan.
Beberapa OPD yang akan berinteraksi intensif dengan tim evaluator di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Bappeda, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
Ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan kawasan pertanian melalui kebijakan tata ruang agar alih fungsi lahan produktif dapat dikendalikan. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi, akses jalan menuju sentra produksi pertanian, serta penguatan sektor kelautan dan perikanan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Kita ingin pembangunan ketahanan pangan dilakukan secara komprehensif, mulai dari produksi hingga distribusi. Jangan sampai hasil produksi sudah baik, tetapi akses jalan maupun dukungan infrastruktur lainnya belum memadai,” katanya.
Misni juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatasi terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya ketahanan pangan karena sektor tersebut berkaitan erat dengan upaya pengendalian inflasi daerah.
Ia berharap hasil evaluasi BPKP tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memperjuangkan dukungan program dan anggaran pemerintah pusat pada 2027.
“Kami berharap hasil evaluasi ini menjadi bahan masukan yang sangat berharga bagi penyusunan perencanaan daerah maupun usulan program kepada kementerian sehingga kebutuhan riil daerah dapat diakomodasi dalam APBN 2027,” ungkapnya.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan evaluasi, Misni juga meminta dibentuk sekretariat yang bertugas mengoordinasikan pemenuhan data lintas OPD sehingga komunikasi dengan tim evaluator dapat berjalan efektif dan setiap tindak lanjut dapat segera ditangani.
Sementara itu, Pengendali Teknis Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Anjar Suryatmono, menjelaskan bahwa evaluasi tahun ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, evaluasi mencakup seluruh rantai tata kelola ketahanan pangan, mulai dari kesesuaian dan pemanfaatan lahan, aspek kepemilikan lahan, proses produksi, distribusi, hingga pengelolaan cadangan pangan daerah.
“Evaluasi kali ini dimulai dari hulu sampai hilir sehingga melibatkan banyak OPD. Karena ruang lingkupnya cukup luas, kami membutuhkan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah agar proses pengumpulan data berjalan efektif,” kata Anjar.
Ia berharap komunikasi yang baik antara tim evaluator dan seluruh OPD dapat mempercepat penyelesaian evaluasi sebelum target pelaporan pada pekan ketiga September 2026. Dukungan aktif dari perangkat daerah dinilai sangat penting mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki tim evaluator.
Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama BPKP diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan sektor pangan di Kepulauan Riau. (Sianipar)
Editor: Juliadi
Komentar