Batam – DPRD Kota Batam menyoroti sejumlah persoalan yang masih dikeluhkan masyarakat, mulai dari ketersediaan air bersih, banjir, infrastruktur pendidikan hingga kesempatan kerja bagi warga lokal.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Senin, 31 Agustus 2026, dengan salah satu agenda penyampaian laporan hasil reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto dan didampingi Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda. Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah yang mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad, sejumlah pejabat Pemko Batam serta unsur Forkopimda.
Dalam laporan reses, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Muhammad Rudi ST, menyampaikan kebutuhan laptop di sejumlah sekolah untuk mendukung pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
“Hasil reses kami di antaranya bahwa sekolah-sekolah membutuhkan laptop untuk melaksanakan ujian TKA. Hal ini disampaikan oleh banyak kepala sekolah kepada kami,” kata Muhammad Rudi.
Selain sekolah, kebutuhan perangkat laptop juga ditemukan di Posyandu untuk mendukung pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP). Fraksi Gerindra turut menyoroti kondisi sejumlah kantor pemerintah yang dinilai membutuhkan perbaikan.
Sementara itu, Fraksi PAN-Demokrat-PPP menempatkan persoalan air bersih sebagai salah satu sorotan utama. Juru bicara fraksi, Safari Ramadhan, mengatakan keluhan mengenai layanan air bersih banyak ditemukan saat anggota DPRD turun ke masyarakat.
“Dan yang lebih penting lagi adalah masalah air bersih. Saat kami reses ada warga di Batuaji, Sagulung, dan Bengkong sangat mengeluhkan masalah air bersih ini,” ujar Safari.
Selain air bersih, Safari menyoroti persoalan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Ia meminta Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Tenaga Kerja memperkuat pengawasan terhadap proses rekrutmen perusahaan.
Menurutnya, masih ada warga yang lahir dan menempuh pendidikan di Batam tetapi kesulitan memperoleh pekerjaan di daerah sendiri. Ia bahkan menyinggung adanya dugaan praktik percaloan dalam proses perekrutan tenaga kerja.
“Kami harap Pemerintah melalui Disnaker agar serius terhadap hal ini. Panggil seluruh HRD perusahaan-perusahaan berkenaan dan tegaskan pentingnya prioritas lowongan kerja bagi masyarakat lokal,” katanya.
Keluhan serupa mengenai air bersih juga disampaikan Fraksi Hanura-PSI-PKN. Juru bicara fraksi, Ruslan Sinaga, mengatakan persoalan tersebut masih menjadi kebutuhan mendesak, khususnya di wilayah Batuampar dan Bengkong.
Fraksi tersebut juga menyoroti persoalan banjir serta penggunaan jasa subkontraktor oleh sejumlah perusahaan yang dinilai dapat memengaruhi kesejahteraan pekerja.
“Kami harapkan semoga apa yang dilaporkan dari hasil reses ini ditindaklanjuti pemerintah dan masuk dalam APBD. Terutama soal ketersediaan air bersih di Batuampar dan Bengkong. Juga soal banjir serta soal banyaknya perusahaan yang menggunakan jasa subkon sehingga pekerja tidak mendapatkan upah yang sesuai,” ujar Ruslan.
Laporan hasil reses juga disampaikan Fraksi NasDem, PDIP, Golkar, PKS, PKB, serta fraksi gabungan lainnya. Seluruh laporan disampaikan secara tertulis sesuai kesepakatan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
Budi Mardiyanto mengatakan seluruh hasil reses tersebut akan diteruskan kepada Wali Kota Batam untuk menjadi bahan tindak lanjut pemerintah daerah.
Menurut dia, hasil reses memiliki posisi penting dalam proses perencanaan pembangunan karena menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD.
“Ini menjadi masukan dalam pokok-pokok pikiran DPRD berupa program atau kegiatan pembangunan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD Kota Batam,” kata Budi.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 sekaligus pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026. (Dody)
Editor: Juliadi
Komentar