oleh

Deputi V BP Batam Brigjen Pol Bambang Purwanto meninjau langsung Pelayanan Publik yang Ada di Gedung Sumatra Batam

-Internasional-964 views

Batam Acikepri.com
Deputi V Bambang purwanto Mengecek langsung gedung mal MPP perizinan, Izin awal ada di BP Batam sedangkan izin mendirikan bangunan ada di Pemko kata Deputi Bidang Pelayanan Umum di Gedung SCC (Sumatera Convention Center), Rabu (22/11/2017).

Keterpaduan perizinan dengan beberapa instansi yang terintergrasi tersebut sudah online antara BP Batam dengan Pemko, Perdangangan, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Pajak, Bea Cukai, Imigrasi, Tenaga Kerja, dan Kepolisian.

” Diharapakan para investor asing maupun dalam negeri semua perizinan lahan, perumahan, dan ekspor impor untuk investasi di Batam semua ada di MPP termasuk untuk ruang diskusi tentang mekanisme perijinan yang akan datang “, ujarnya.

” Izin import itu sebelumnya empat hari jadi sekarang sudah dua hari. Di Batam sekarang ijin import pakai hp sudah bisa. Nah itu kan nanti yang saya lakukan penandatanganan nanti akan saya delegasikan kepada direktur untuk lebih cepat, ” kata Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam.

Para Investor cina sudah datang ke BP Batam untuk mencari lahan, itu kaitannya dengan Industri logam dan termasuk industri sepatu. Untuk nanti begitu Perka keluar, investor Cina akan datang untuk mencari tempat.

BP Batam menyiapkan lahan di pinggir sekitar 75 hektar dalam 3 tahap yang akan diberikan ke investor Cina, yakni tahap pertama akan diberikan 25 hektar dan tahap kedua 25 hektar dan tahap ke tiga 25 hektar.

” BP Batam akan menyiapkan pola yang dilakukan setelah perizinan lengkap, lokasi dimana kita komunikasi dengan apabila itu dia sudah mempunyai lahan punya orang lain, kita komunikasikan dengan orang lain itu untuk bisa bergabung menjadi salah satu grup investasi, ” ujarnya.

MPP harus ada yang mengawasi dan mengkoordinir. Inilah yang akan saya bicarakan ke Pemko, tugasnya apa…? bagaimana prosedurnya, pengelola gedung, dan bagaimana dengan para pelaku perijinan, yang jelas akan ada koordinator MPP. Dengan adanya MPP ini proses perizinan tidak boleh dihambat. “Laporkan dengan saya siapa yang menghambat perijinan ini apabila persyaratannya semua lengkap dan jelas, ” kata Bambang Purwanto.

Diperkirakan Mal Pelayanan ko Publik (MPP) akan diresmikan oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo pada tanggal (5/12/2017) dan paling lambat tanggal (13/12/2017), karena menunggu kepastian hal hal lain dari pemerintah pusat.

Pada saat itu juga beliau menyampaikan
Pertumbuhan ekonomi Batam akan bertumbuh di tahun 2018 optimis naik kalau berjalan dengan baik .

Juga para wisatawan asing yang datang ke Batam, Saya optimis tahun 2018 naik menjadi 2 juta jiwa kata Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Bambang Purwanto di Gedung SCC (Sumatera Convention Center), Rabu (22/11/2017).

Hunian hotel bertambah, wisata kuliner, pantai, dan belanja kita kerjakan dengan baik supaya Batam dikunjungi oleh wisatawan. Sehingga pertumbuhan ekonomi Batam meningkat.

Juga Dengan adanya karnaval, maraton, dan badminton, BP Batam melakukan kerja sama dengan berbagai komunitas dengan tujuan membantu menghadirkan wisatawan asing ke Batam, supaya ekonomi di Batam tumbuh kembali,

” Tahun 2018 secara keseluruhan saya sudah mencoba merencanakan menggelar dua puluh empat event baik seni maupun olah raga yang bekerja sama dengan pemko, asosiasi, dan stekholder lainnya. Apabila konsep konsep pelayanan baik asosiasi maupun BP Batam, Infrastrukur kita perbaiki, promosi kita gencarkan, saya yakin ekonomi Batam akan meningkat, ” katanya.

(Edtum)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

News Feed