Dualisme pemerintah yakni BP Batam dan Pemerintah Kota Batam (Pemko) Faktor Menurunnya Ekonomi Batam.

  Acara Silaturahmi Pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Media Massa yang di adakan di Balairungsari lantai 3 BP Batam, Kamis (28/12-2017).
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo  dalam sambutanya mengatakan, selama bekerja 100 hari di BP Batam,akan maju sebagaimana yang disampaikan, ditugaskan oleh Dewan kawasan. dirinya menginginkan Batam lebih  maju, tentunya seperti usaha wisata batam, batam juga harus menjadi bagian terdepan bagi pembangunan ekonomi indonesia kedepannya.

Beliau yakin Batam bisa, dengan posisi Batam  yang tempatnya  sangat strategis. Dan itulah sebabnya, dimasa lalu  mantan presiden Pak Habibie, dengan keputusan Presiden Soeharto, untuk mendorong membangun Batam, mencapai seperti yang beliau inginkan.

Dalam kesempatan ini, kata Lukita, ia menyampaikan tiga hal, apa yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, kemudian apa yang harus dilakukan dalam rangka 100 hari kerja, dan bagaimana rencana selanjutnya ke depan untuk bisa bersama-sama staikholder bersiap untuk menata Kota yang sama-sama ditugaskan, sesuai fungsinya masing-masing membangun Kota Batam.

3 faktor yang menyebabkan menurunnya ekonomi Batam 3 tahun terakhir. Tiga Faktor itu adalah lesunya ekonomi global, kurang harmonisnya hubungan BP Batam dan Pemko serta belum termanfaatkannya aset-aset BP Batam secara maksimal.

Terang Lukita, situasi ekonomi secara global melemah yang menyebabkan industri Minyak dan Gas (Migas) yang merupakan andalan utama Batam turut melemah, dan lesu. Ini berimbas pada PHK karyawan. Dalam hal ini ia melakukan upaya untuk kembali menarik investor-investor di bidang Migas dan penunjang Migas untuk memberikan insentif bagi mereka. “Itu jika mereka ingin kembali membangun Shipyard sebagai penunjang Migas,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Lukita, faktor kedua terkait dualisme pemerintah yakni BP Batam dan Pemerintah Kota Batam (Pemko) yang tidak harmonis yang kemudian turut menyebabkan menurunnya ekonomi Batam. “Keberadaan Batam yang dipimpin oleh 2 nahkoda yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Memang karena Undang-Undang yang mengharuskan begitu. Namun hal itu bisa diatasi dengan bekerjasama antara dua instansi ini,” akunya Lukita.

Kurang harmonisnya hubungan dengan Pemko, terang Lukita, karena faktor sejumlah aset Pemko adalah milik BP Batam, seperti sejumlah jalan-jalan pemukiman, Mesjid, bahkan lahan kantor Pemko dan lahannya DPRD masih aset BP Batam. “Hal inilah yang membuat kita kurang harmonis. Untuk itu kita telah melakukan langkah untuk menyerahkan aset-aset itu ke Pemko Batam,” ujarnya.

“Sudah ada 669 jalan pemukiman yang kita telah persiapkan dokumennya untuk kita serahkan ke Menteri Keuangan agar kemudian diserahkan kepemko namun karena aset-aset itu nilainya diatas 10 miliar maka itu harus mendapatkan persetujuan presiden. Pada intinya kita telah melakukan komunikasi dengan Pemko Batam, dan kita memahami apa yang mereka butuhkan,” terang Lukita kembali.

Sedangkan faktor ke 3 mengenai belum termanfaatkannya aset-aset BP Batam secara maksimal, Lukita menyebutkan salah satu aset utama BP Batam adalah lahan. Dan lahan ini dikatakannya belum dimanfaatkan secara masksimal. “Ada sekian ribu hektar lahan di Batam yang belum termanfaatkan dan belum produktif. Ini akan kita manfaatkan,” jelasnya.

Selain lahan tersebut, Lukita juga mengaku akan memanfaatkan aset-aset milik BP Batam  lainnya, yakni pelabuhan udara Hang Nadim dan Pelabuhan Laut. Menurutnya pelabuhan udara, Bandara Hang Nadim adalah terbaik dibanding daerah-daerah lain di Indonesia, karena terpanjang dan dekat dengan pelabuhan laut, sehingga bisa dimanfaatkan untuk dibangun Maintenance, Repair, dan Overhaul (MRO) oleh sejumlah maskapai penerbangan dan juga gudang-gudang logistik berskala internasional.

Diakhir kata sambutannya, Lukita dalam prediksinya optimis bahwa setahun ke depan perekonomian Batam akan meningkat menjadi 5 persen dan dalam 2 tahun ke depan menjadi 7 persen. (Red)