ACIKEPRI.COM-Gubernur Kepri Nurdin Basirun menekankan pentingnya kesiapan seluruh komponen di Kepri dalam upaya mencegah terorisme dan pengaruh radikalisme. Sebagai daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara luar, ancaman radikalisme sangat mungkin terjadi.
“Kita terus mengantisipasi agar Kepri dalam kondisi aman. Peran semua pihak bersama-sama menjaga Kepri dari pengaruh radikalisme sangat penting,” jelas Nurdin saat Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (7/2)
Dijelaskan Nurdin, dengan wilayah yang sangat luas terbentang, Kepri memang terbuka sekali dengan berbagai ancaman. Karenanya perlu kesadaran dari seluruh masyarakat untuk menjaga Kepri tetap dalam kondisi yang damai.
“Wawasan kebangsaan perlu kita galakan melalui 4 pilar kebangsaan,” jelasnya. Karena hanya dengan kesadaran nasional bangsa ini termasuk Kepri akan bisa menjaga potensi dan ancaman yang datang.
Dengan rakyat sejahtera otomatis kita menjadi bangsa yang kuat. Potensi keamanan bisa sama-sama kita jaga,” jelas Nurdin. Rapat ini mengangkat tema “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Radikalisme Terorisme dan Bencana”.
Pada kesempatan itu, Menko Polkam, Wiranto mencontohkan pengelolan yang asal-asalan membuat hancur negara tersebut. Dia mencontohkan Nauru sebuah negara kecil di kawasan Pasifik dengan 11 ribu penduduk. Ini negara kaya dengan pendapatan perkapita yang tinggi.
Tapi karena salah mengelola dan mangurus bangsanya, Nauru terpuruk dan nyaris runtuh sebagai sebuah bangsa. Pontensi konflik, pertentangan akhirnya muncul di sana. Bahkan potensi ini terus mengancam keberlangsungan kehidupan berbangi
Wiranto menekankan, sejauh ini potensi terorisme dan radikalisme telah berhasil diantisipasi dengan baik. Ini yang tetap menjadikan bangsa ini terjaga, tetap utuh dan harus utuh sampai sekerang dan seterusnya. Tapi yang sangat penting, kalau terorisme harus dihadapi semua bangsa secara bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri.
Wiranto juga memaparkan penanganan orang-orang yang terlibat terorisme. Sebanyak 103 orang telah dibina. “Kita pelajari semua dari mereka. Akhirnya bangsa ini menjadi tahu bagaimana kita bersikap mengantisipasi ancaman terorisme dan radikalisme, ” jelas Wiranto.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo pada kesempatan tersebut berharap rakor ini bisa menjadikan seluruh gubernur berkoordinasi menghadapi setiap potensi dan ancaman terorisme.
Demikian juga dengan antisipasi setiap bencana yang terjadi. Dengan kata lain, pemerintah daerah harus secepatnya bertindak dalam upaya pencegahan.
Mendagri juga menjelaskan kalau langkah yang telah dilakukan kementriannya dalam rangka efisiensi dan percepatan pembangunan telah mencabut sebanyak 51 peraturan daerah (Perda).
Perda tersebut dicabut karena tidak lagi sesuai semangat reformasi. Ada banyak bidang, mulai dari telekomunikasi, perizinan pertanahan, kepegawaian dan lain lain. (r)
Komentar