BATAM, Acikepri.com – Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan akan menutup 70 pelabuhan ilegal di Pulau Batam. Selain rawan penyelundupan, kehadiran pelabuhan ilegal juga merugikan karena tidak memberikan kontribusi bagi daerah.
“Semua pelabuhan ilegal (pelabuhan tikus) di Pulau Batam akan ditutup. Akan ditindak tegas (jika masih berani beraktivitas di pelabuhan ilegal). Kami ingin tertib,” tegas Luhut usai meninjau beberapa lokasi labuh jangkar di Pulau Batam, Kamis (15/3/2018).
Dia menegaskan, keberadaan pelabuhan ilegal rawan dijadikan lokasi tindak kejahatan, terutama kasus penyelundupan. “Selain itu, merugikan negara dan daerah karena tidak ada pendapatan atau kontribusi bagi daerah,” tegasnya. Beberapa pelabuhan ilegal tersebut tersebar di puluhan titik di Pulau Batam. Di antaranya, Tanjungsengkuang, Galang, Batuaji, Sagulung, dan beberapa titik lainnya.
Luhut mengungkapkan, pemerintah ingin ada pelabuhan di Batam yang benar-benar mumpuni dan berkapasitas besar. Ada dua pelabuhan yang akan dikembangkan pemerintah di Batam, yakni pelabuhan yang khusus melayani kapal-kapal dalam negeri dan satu pelabuhan lainnya untuk kapal asing.
Salah satu pelabuhan yang rencananya akan dibangun dan dikembangkan menjadi pelabuhan internasional adalah Pelabuhan Tanjungsauh. Luhut telah meminta Gubernur Kepri untuk melakukan kajian pembangunan pelabuhan tersebut.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, kehadiran pelabuhan berkapasitas besar, seperti Tanjungsauh sangat dibutuhkan Kepri. Pelabuhan Batuampar yang ada saat ini hanya berkapasitas antara 300-600 TEUs. Tanjungsauh diharapkan lebih besar dari itu.
“Kami sudah mempersiapkan untuk melakukan kajian pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh. Kami akan menggandeng ahli kepelabuhanan yang membangun Pelabuhan Internasional Shanghai, China, untuk membantu membuat kajiannya,” ungkap Nurdin.
sum/kabarbatam.com
Komentar